Advertisement
Pakai Tanah Kas Desa Tanpa Izin Gubernur, Pemilik Penginapan di Gunungkidul Diperiksa Satpol PP
Tanah Kas Desa / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sebuah penginapan di Kapanewon Panggang, Gunungkidul menggunakan tanah kas desa tanpa izin Gubernur DIY. Satpol PP DIY memanggil pemilik penginapan tersebut untuk dikonfirmasi atas penyalahgunaan tanah kas desa itu, Senin (15/5/2023).
Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad menyebut penginapan tersebut terdaftar sebagai badan usaha CV Doeloe. “Mereka menggunakan tanah kas desa seluas 1.750 meter persegi untuk penginapan,” kata dia, Senin sore.
Advertisement
Noviar menjelaskan penggunaan tanah kas desa oleh CV Doeloe untuk penginapan tersebut ternyata berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD). “Kami juga sudah panggil Panewu Panggang, Lurah Girikerto, Lurah Girisekar, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang [DPTR] Gunungkidul, hasilnya penginapan tersebut mengakui menggunakan tanah kas desa tanpa izin,” tegasnya.
BACA JUGA: Sstt... Perangkat Kalurahan Diduga Ikut Bermain dalam Kasus Mafia Tanah Kas Desa di Jogja
Lantaran status tanah kas desa yang digunakan CV. Doeloe adalah LSD, jelas Noviar, DPTR Gunungkidul juga menyatakan lahan tersebut tidak bisa dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum atau strategis nasional.
“LSD hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dan tanaman pangan,” terang Noviar.
Pengakuan pemilik CV Doeloe, lanjut Noviar, juga menyatakan kesanggupan untuk menutup dan menghentikan aktivitas di tanah kas desa yang berstatus LSD tersebut.
“Koordinasi dengan Lurah Girikerto dan Panewu Panggang akan mengawasi proses pengembalian lahan seperti semula yang dituangkan dalam BAP Rapat Koordinasi, Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Pernyataan,” ujarnya.
Pemeriksaan Satpol PP DIY terhadap CV. Doeloe tersebut memakan waktu 4,5 jam. “Kami periksa intensif dari pukul 10.00 WIB-14.30 WIB, termasuk memeriksa pihak-pihak terkait itu, dan alhamdulilah ada titik terang,” katanya.
Noviar kembali menegaskan kepada seluruh pengembang dan dunia usaha agar tertib menggunakan tanah kas desa. “Aturan jelas harus izin Gubernur DIY, maka itu saja ditaati. Jika tidak kami yang akan menertibkan,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Jogja, Sabtu Malam Ini Pukul 19.00-21.00 WIB di Alun-alun Kidul Jogja
Hiswana Migas DIY Berharap Keempat SPBU yang Ditutup Segera Beroperasi dengan Sistem KSO, Begini Respons Pertamina
Cek Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Sabtu 23 November 2024
Rektor UAJY dan UII Sebut Belum Ada Laporan Mahasiswanya Terjerat Judi Online
Advertisement
Sabtu Malam, Jawal SIM Keliling di Kulonprogo di Alun-alun Wates Mulai Pukul 19.00 WIB
Jadwal SIM Keliling Bantul Sabtu Ini, SIM Drive Thru di Satpas Polres Bantul
Produksi Benih Ikan Sleman Tembus 1,4 Miliar Anakan
Jalur dan Rute Trans Jogja ke Sejumlah Destinasi Wisata di Jogja dan Sekitarnya
Advertisement
Kampenye Akbar Heroe-Pena Libatkan Ribuan Warga
Ichlinks Video Competition, Lestarikan Warisan Budaya Tak Benda melalui Kompetisi Video
Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Bantul Petakan Kalurahan Pemasok Ikan Segar
Cek Cuaca di Jogja Sabtu 23 November 2024, Waspadai Potensi Hujan Petir di Kota Jogja
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Dinas Kebudayaan Gelar Malam Anugerah Kebudayaan dan Launching Aplikasi SIWA
- Pemkab Bantul Kembali Bagikan 250 Pompa Air Berbahan Bakar Gas ke Petani
- KPH Yudanegara Minta Paguyuban Dukuh Bantul Menjaga Netralitas di Pilkada 2024
- Mendorong Pilkada yang Inklusif dan Ramah Difabel
- Terbukti Langgar Netralitas, Seorang ASN di Bantul Dilaporkan ke BKN
Advertisement
Advertisement
