Advertisement
Pakai Tanah Kas Desa Tanpa Izin Gubernur, Pemilik Penginapan di Gunungkidul Diperiksa Satpol PP
Tanah Kas Desa / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sebuah penginapan di Kapanewon Panggang, Gunungkidul menggunakan tanah kas desa tanpa izin Gubernur DIY. Satpol PP DIY memanggil pemilik penginapan tersebut untuk dikonfirmasi atas penyalahgunaan tanah kas desa itu, Senin (15/5/2023).
Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad menyebut penginapan tersebut terdaftar sebagai badan usaha CV Doeloe. “Mereka menggunakan tanah kas desa seluas 1.750 meter persegi untuk penginapan,” kata dia, Senin sore.
Advertisement
Noviar menjelaskan penggunaan tanah kas desa oleh CV Doeloe untuk penginapan tersebut ternyata berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD). “Kami juga sudah panggil Panewu Panggang, Lurah Girikerto, Lurah Girisekar, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang [DPTR] Gunungkidul, hasilnya penginapan tersebut mengakui menggunakan tanah kas desa tanpa izin,” tegasnya.
BACA JUGA: Sstt... Perangkat Kalurahan Diduga Ikut Bermain dalam Kasus Mafia Tanah Kas Desa di Jogja
Lantaran status tanah kas desa yang digunakan CV. Doeloe adalah LSD, jelas Noviar, DPTR Gunungkidul juga menyatakan lahan tersebut tidak bisa dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum atau strategis nasional.
“LSD hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dan tanaman pangan,” terang Noviar.
Pengakuan pemilik CV Doeloe, lanjut Noviar, juga menyatakan kesanggupan untuk menutup dan menghentikan aktivitas di tanah kas desa yang berstatus LSD tersebut.
“Koordinasi dengan Lurah Girikerto dan Panewu Panggang akan mengawasi proses pengembalian lahan seperti semula yang dituangkan dalam BAP Rapat Koordinasi, Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Pernyataan,” ujarnya.
Pemeriksaan Satpol PP DIY terhadap CV. Doeloe tersebut memakan waktu 4,5 jam. “Kami periksa intensif dari pukul 10.00 WIB-14.30 WIB, termasuk memeriksa pihak-pihak terkait itu, dan alhamdulilah ada titik terang,” katanya.
Noviar kembali menegaskan kepada seluruh pengembang dan dunia usaha agar tertib menggunakan tanah kas desa. “Aturan jelas harus izin Gubernur DIY, maka itu saja ditaati. Jika tidak kami yang akan menertibkan,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Pria Kembalikan Uang Jutaan Rupiah yang Ditemukan di ATM Sewon, Warganet: Lulus Ujian Berat
UGM Masuk Peringkat 50 Kampus Terbaik Versi Times Higher Ecudation
Geser Komunikasi, Seleksi Jalur Prestasi Prodi Tambang Kini Paling Ketat
Jadi Primadona, Kawasan Pantai Gunungkidul Terpantau Ramai Lancar
Advertisement
Dinas Pendidikan Bantul Belum Punya Bayangan Pengganti ASPD
Warga Berebut Sembako dan Kaus dari Jokowi Usai Peresmian Jembatan Kretek 2
Layanan SIM Ikut Libur, Masyarakat Diberi Dispensasi Waktu Perpanjangan 2 Hari
Diresmikan Presiden Jokowi, Jembatan Kretek 2 Kini Jadi Ikon Bantul, Ini Profil dan Penampakannya
Petugas Pantai Terus Berjaga Selama Long Weekend, Cegah Laka Laut
Advertisement
Status Ganti Rugi Tanah Tutupan Jepang Terdampak JJLS Belum Jelas
DPC PDIP Kota Jogja Ajak Masyarakat Kobarkan Api Perjuangan Bung Karno
Ditanya soal Tanah Tutupan Jepang Terdampak JJLS, Ini Jawaban Presiden
Putusan Kasasi Klitih Gedongkuning Dibocorkan, Keluarga Terdakwa Kaget Tak Terima
Jokowi Resmikan Jembatan Kretek 2 Bantul, JJLS Banten ke Banyuwangi Rampung Tahun Ini
Advertisement
Sekda Jogja: Masjid Punya Kekuatan dalam Pemberdayakan Umat
Berita Pilihan
Advertisement
Parah! Ekspor Pasir Laut Sudah Dilakukan Sebelum Jokowi Izinkan
Advertisement
Libur Panjang, Ini 3 Penginapan di Bawah Rp200.000 Dekat Malioboro
Advertisement
Berita Populer
- Wisata Yogyakarta, 3 Pantai di Gunungkidul Ini Punya Tebing yang Cantik
- Mafia Tanah Kas Desa Diduga Kelola 25 Titik Perumahan, Satpol PP: Masih Ditelusuri
- Kirab Wayang Beber Jadi Penanda Hari Lahir Pancasila
- Pesawat N-250 Gatotkaca Mahakarya BJ Habibie Dicuci
- Pantai Parangtritis Masih Jadi Favorit Wisatawan di Musim Libur Long Weekend
Advertisement
Advertisement
