Advertisement
Pakai Tanah Kas Desa Tanpa Izin Gubernur, Pemilik Penginapan di Gunungkidul Diperiksa Satpol PP
Tanah Kas Desa / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Sebuah penginapan di Kapanewon Panggang, Gunungkidul menggunakan tanah kas desa tanpa izin Gubernur DIY. Satpol PP DIY memanggil pemilik penginapan tersebut untuk dikonfirmasi atas penyalahgunaan tanah kas desa itu, Senin (15/5/2023).
Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad menyebut penginapan tersebut terdaftar sebagai badan usaha CV Doeloe. “Mereka menggunakan tanah kas desa seluas 1.750 meter persegi untuk penginapan,” kata dia, Senin sore.
Advertisement
Noviar menjelaskan penggunaan tanah kas desa oleh CV Doeloe untuk penginapan tersebut ternyata berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD). “Kami juga sudah panggil Panewu Panggang, Lurah Girikerto, Lurah Girisekar, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang [DPTR] Gunungkidul, hasilnya penginapan tersebut mengakui menggunakan tanah kas desa tanpa izin,” tegasnya.
BACA JUGA: Sstt... Perangkat Kalurahan Diduga Ikut Bermain dalam Kasus Mafia Tanah Kas Desa di Jogja
Lantaran status tanah kas desa yang digunakan CV. Doeloe adalah LSD, jelas Noviar, DPTR Gunungkidul juga menyatakan lahan tersebut tidak bisa dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum atau strategis nasional.
“LSD hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dan tanaman pangan,” terang Noviar.
Pengakuan pemilik CV Doeloe, lanjut Noviar, juga menyatakan kesanggupan untuk menutup dan menghentikan aktivitas di tanah kas desa yang berstatus LSD tersebut.
“Koordinasi dengan Lurah Girikerto dan Panewu Panggang akan mengawasi proses pengembalian lahan seperti semula yang dituangkan dalam BAP Rapat Koordinasi, Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Pernyataan,” ujarnya.
Pemeriksaan Satpol PP DIY terhadap CV. Doeloe tersebut memakan waktu 4,5 jam. “Kami periksa intensif dari pukul 10.00 WIB-14.30 WIB, termasuk memeriksa pihak-pihak terkait itu, dan alhamdulilah ada titik terang,” katanya.
Noviar kembali menegaskan kepada seluruh pengembang dan dunia usaha agar tertib menggunakan tanah kas desa. “Aturan jelas harus izin Gubernur DIY, maka itu saja ditaati. Jika tidak kami yang akan menertibkan,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Disbud DIY Rilis Lima Film Angkat Kebudayaan Jogja
Jumlah RTLH di Bantul Cukup Tinggi, Alokasi Perbaikan RTLH Setiap Tahun Masih Sedikit
Pengadaan Lahan Tol Jogja-Bawen Capai 91 Persen, Pembayaran Ganti Rugi Bakal Dilakukan Dalam Waktu Dekat
Tarik Kunjungan Wisatawan ke Kotabaru, Pemkot Jogja Menggelar Kotabaru Ceria, Catat Tanggalnya
Advertisement
Polisi Tangkap Maling Perabotan Rumah Tangga di Kulonprogo
Ada Kabel Semerawut, ORI DIY: Laporkan!
31 Kg Bubuk Mesiu Bahan Petasan Dimusnahkan Polisi di Pantai Depok
Komplotan Spesialis Pengganjal ATM di Gerai Ritel Modern Ditangkap Polresta Jogja
Ratusan PNS Sleman Dapat Penghargaan Satyalancana Karya Satya
Advertisement
Tanah 3 SD Negeri Kulonprogo Masih Milik Warga, Disdikpora Fasilitasi Pembebasannya
70 Kasus Flu Singapura Ditemukan di Jogja, Dinkes: Tidak Perlu Panik
Perkuat Empat Pilar Kalurahan Untuk Kembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat
Pemilu Usai, Gus Endar Serukan Persatuan dan Kerukunan
Produksi Padi Sleman Awal Tahun Ini Menurun, Palawija Relatif Stabil
Advertisement
Cegah Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Jogja Dorong Masyarakat Punya Sertifikat Tanah Elektronik
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Peringatan OTDA Jadi Momentum Mengarah ke Ekonomi Hijau Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat
- Cara Membeli Tiket KA Bandara Jogja via Online
- Jadwal Lengkap KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 26 April 2024
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, Jumat 26 April 2024
- Rute, Tarif dan Jalur Bus Trans Jogja, Yuk Cek di Sini
Advertisement
Advertisement
