Pemkab Kulonprogo Larang Mobil Dinas Guna Kepentingan Pribadi saat Libur Lebaran
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Ilustrasi uang - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Inspektorat Kota Jogja sedang memeriksa dugaan gratifikasi penerimaan pekerja tenaga pengamanan Satpol PP. Pemeriksaan oleh Inspektorat tersebut diminta Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja agar objektif, Minggu (21/5/2023).
“Kami meminta Inspektorat tegak lurus dalam memeriksa kasus dugaan gratifikasi pekerja outsourcing pada Satpol PP Kota Jogja. Apa pun nanti keputusannya harus dihormati dan dijalankan,” tegas anggota Forpi Jogja Baharudin Kamba, Minggu siang.
Pemeriksaan yang objektif, jelas Kamba, sangat penting untuk membuktikan dugaan gratifikasi tersebut. “Dugaan gratifikasi pada pekerja outsourcing di Satpol PP Kota Jogja ini menjadi pintu masuk bagi Inspektorat untuk menelusuri dugaan gratifikasi penerimaan tenaga kontrak di OPD lainnya,” jelasnya.
BACA JUGA : DPRD Jogja Tuding Gratifikasi Pekerja Outsourcing di Pemkot
Sanksi tegas, lanjut Kamba, diperlukan dalam mengatasi masalah dugaan gratifikasi penerimaan pekerja kontrak di lingkungan Balaikota tersebut. Agar menjadi contoh baik dan tidak diulangi di kemudian hari oleh dinas maupun instansi lain. “Karena jelas itu penyakit birokrasi, penerimaan pekerja harus didasarkan pada keterampilan bukan uang pelicin,” terangnya.
Kamba juga meminta agar Inspektorat Kota Jogja memanggil pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui perkara tersebut. “Pihak-pihak yang mengetahui adanya dugaan gratifikasi ini segera dipanggil untuk dimintai keterangan oleh inspektorat. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran hukum berupa gratifikasi, maka sanksi tegas diberikan tanpa pandang bulu,” katanya.
Sebelumnya diketahui, seorang mantan pekerja kontrak tenaga pengamanan Satpol PP Jogja, F mengadu ke DPRD Kota Jogja. “Mantan pekerja ini mengadu ke kami, dia bekerja sudah sejak Desember, kontrak kerjanya sampai Desember 2023 tapi Maret kemarin diberhentikan tanpa alasan jelas,” kata anggota DPRD Jogja, Antonius Fokki Ardianto, Jumat lalu.
BACA JUGA : Dipecat, Tenaga Keamanan Tuduh Satpol PP Jogja Terlibat
Fokki yang menindaklanjuti aduan tersebut menyebut menemukan indikasi gratifikasi. “Kami lakukan komunikasi dengan berbagai pihak, ada indikasi gratifikasi dimana sebanyak 13 pekerja kontrak Satpol PP Jogja ini diganti oleh orang lain yang kemungkinan memberikan uang agar diterima kerja,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
MK menggelar sidang lanjutan uji materi KUHP Baru. Pasal penghinaan presiden hingga pidana zina menjadi sorotan.
Wisatawan di Jogja masih terpusat di Malioboro. Dinpar Kota Jogja dorong kunjungan kampung wisata lewat Program Bule Mengajar.
Atletico Madrid menang 1-0 atas Girona di Liga Spanyol 2025/2026. Ademola Lookman mencetak gol kemenangan Los Colchoneros.
Prabowo menyerahkan alutsista TNI di Halim Perdanakusuma. Enam jet tempur Rafale jadi sorotan modernisasi TNI AU.
Alex Marquez mengalami patah tulang selangka dan retak leher usai kecelakaan hebat di MotoGP Catalunya 2026.