Advertisement
Bicara soal Kasus Tanah Kas Desa Sleman, Pemkab: Tidak Bisa Izin Keluar Sembarangan!
Advertisement
Harianjogja.com, Sleman – Pemanfaatan tanah kas desa di wilayah Sleman disoroti setelah Lurah Caturtunggal ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta terkait dengan kasus dugaan penyelewengan kewenangan pengawasan penggunaan tanah kas desa.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Sleman, Mirza Arifansyari menyampaikan bahwa kelurahan seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
Advertisement
"Tidak bisa ada izin keluar seenaknya tidak seperti itu, kelurahan harus tau isinya seperti apa," ujarnya saat diwawancarai pada Jumat (19/5/2023).
Dia menyampaikan jika izin penggunaan tanah kas desa tidak melalui tingkat pemerintah kabupaten tetapi hanya sebagai tembusan untuk disampaikan ke pemerintah provinsi.
Sementara jika ada kasus penyalahgunaan tanah kas desa di tingkat kalurahan, maka akan dikembalikan lagi urusanya ke tingkat provinsi.
Kasi Pemanfaatan Tanah Dispertaru Sleman, Zaini Anwar menyampaikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak yang membidangi lingkungan dalam hal ini DPTR dan dilanjutkan untuk ditandatangani Bupati Sleman.
"Satu jenjang, melalui kalurahan tetapi melalui bupati Sleman. Makna melalui itu apa? Yaitu munculnya dua rekomendasi," ujarnya.
Rekomendasi tersebut adalah kesesuaian tata ruang dan pemanfaatan.
Jika ada pelanggaran baik dari segi hak dan kewajiban dalam kontrak yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kontrak.
Dengan begitu kelurahan punya kewenangan untuk berkoordinasi dengan Dispertaru DIY.
Dalam aturan pengawasan Peraturan Gubernur (Pergub) No 34/2017 pada Bab 5 terdapat dua pasal.
Pasal 57 ayat 1 tentang pengawasan pemanfaatan tanah desa dilakukan Kasultanan Kadipaten.
Sementara pada pada ayat 2 ditambahkan pahwa pengawasan tersebut difasilitasi oleh dinas dalam bidang pertanahan provinsi DIY.
Hal tersebut dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kelurahan dalam memfasilitasi pengawasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan Sebut Rehabilitasi Narkoba untuk Kurangi Kelebihan Kapasitas Lapas
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Peringati Sumpah Pemuda, Karang Taruna Rejowinangun Gelar Rejowinangun Fest 2024
- Ruang Melamun Bisa Jadi Rekomendasi Toko Buku Lawas di Jogja
- BKAD Kulonprogo Terbitkan SPPT, Nilai Pajak Bandara YIA Tahun 2024 Rp16,38 Miliar
- Grand Zuri Malioboro Corporate Gathering Nobar Home Sweet Loan
- Pilkada 2024: Politik Uang Tak Pengaruhi Preferensi Pemilih di Kota Jogja
Advertisement
Advertisement