Proyek Jembatan Kewek Dimulai, Target Rampung Akhir 2026
PJN DIY resmi mulai penggantian Jembatan Kewek Jogja senilai Rp19 miliar. Cek spesifikasi struktur girder baru dan target rampung Desember 2026.
Ilustrasi tanah kas desa/Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN—Sebanyak 25 tempat usaha di DIY disebut berpotensi melanggar pemanfaatan tanah kas desa. Data ini telah dikantongi Satpol PP DIY.
Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, Muhammad Tri Qumarul Hadi mengatakan tempat usaha itu belum bisa dipastikan melanggar.
“Tapi kami belum bisa menjawab itu pelanggaran [penggunaan tanah kas desa] sebelum kami cek lapangan,” katanya Kamis (22/6/2023).
Dalam kurun 2022 hingga saat ini, Satpol PP DIY sudah menyegel total sebanyak delapan lokasi di tanah kas desa yang bermasalah izinnya, meliputi tempat usaha dan perumahan. Khusus di Maguwoharjo ada dua perumahan, satu tempat olah raga dan satu kafe.
BACA JUGA: Tak Kantongi Izin Penggunaan Tanah Kas Desa, Maguwoharjo Football Park Ditutup
Tempat olah raga itu adalah Maguwo Football Park yang ditutup kemarin bersamaan dengan sebuah kafe.
“Akan ada kelanjutannya, karena kami melaksanakan perintah. Kami kumpulkan datanya [penyalahgunaan tanah kas desa], kemudian kami laporkan. Ada juga tembusan dari DPTR [Dinas Pertanahan dan Tata Ruang] DIY, kami tindaklanjuti, cek di lapangan, proses perizinannya sudah selesai belum, lalu kami panggil dan kami [bikinkan] BAP [berita acara pemeriksaan] untuk menghentikan, dalam pantauan ternyata masih ada aktivitas,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PJN DIY resmi mulai penggantian Jembatan Kewek Jogja senilai Rp19 miliar. Cek spesifikasi struktur girder baru dan target rampung Desember 2026.
OJK dan Satgas Pasti menangani 330 aktivitas keuangan ilegal pada Agustus–September 2026. IASC memblokir 702.833 rekening terkait penipuan.
Jadwal bola 27–28 Oktober 2026: PSS vs Borneo, laga Serie A, DFB Pokal, Carabao Cup, Copa del Rey, dan kompetisi Asia.
Menaker Yassierli menargetkan pembahasan awal UMP 2027 rampung akhir November 2026. Penetapannya mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025.
Pemerintah menyiapkan storage minyak mentah di dalam negeri agar impor bisa langsung masuk ke Indonesia dan memperkuat ketahanan energi.
Danantara memperkuat peran KDKMP untuk menyalurkan LPG, MinyaKita, dan pupuk agar kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan terpenuhi.