Komisioner Bawaslu DIY Umi Illiyana: Programatik dan Upaya Membiasakan Pemilu Tanpa Money Politic

JOGJA—Politik uang adalah masalah laten dalam Pemilu. Cara mengatasinya memang tak mudah tetapi bisa dilakukan dari sekarang dengan menguatkan pendidikan politik.

Bagi Komisioner Bawaslu DIY, Umi Illiyina, pendidikan politik DIY sudah cukup berkembang. Salah satu yang membanggakan dari berkembangnya pendidikan politik di masyarakat DIY adalah munculnya inisiatif menggalakan Desa Anti Politik Uang.

Bahkan, beberapa kalurahan di DIY sudah memiliki peraturan khusus untuk mencegah politik uang di wilayahnya. “Inisasi peraturan kalurahan anti politik uang ini bukti pendidikan politik berkembang dengan baik di DIY,” kata Umi, Jumat (8/9/2023).

Kebijakan kalurahan antipolitik uang menandai kesadaran masyarakat DIY yang mulai tumbuh dengan baik. “Mereka paham betul politik uang ini tidak baik, pemahaman itu tentu dibangun dari pendidikan politik yang hadir dalam keseharian,” tuturnya.

Meskipun baru tiga kalurahan dimana dua di Sleman dan satu di Bantul, lanjut Umi, sudah banyak kalurahan di DIY yang mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang. “Total sudah ada 43 kalurahan, ini bagus dan kami yakin kalurahan lain juga akan mengikuti jejak ini,” ujarnya.

BACA JUGA: Deklarasi Pemilu Damai, Bawaslu DIY Ajak Masyarakat Wujudkan Pemilu Bermartabat

Pendidikan politik, jelas Umi, membangun diskursus konstruktif bagaimana politik harus diejawantahkan dalam keseharian. “Pengejawantaan ini bisa dengan melihat lingkungan sekelilingnya, bagaimana kebijakankebijakan yang hadir dan berdampak ke masyarakat,” paparnya.

Lulusan Magister Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini menilai politik uang mesti digantikan dengan diskursus politik programatik. “Jadi memilih kandidat itu bukan karena amplop tetapi apa program dan kebijakannya jika terpilih, untuk sampai diskursus programatik maka pendidikan politik ini mesti digencarkan,” ucap dia.

Perempuan yang pernah menjadi dosen President University, Jakarta ini menyebut politik programatik juga turut mendorong hasil Pemilu yang berkualitas. “Kalau yang jadi persaingan ini program tentu nanti hasil Pemilu yaitu kandidat yang menang pasti membawa banyak hal baik yang berdampak langsung ke masyarakat, kesejahteraan juga mestinya meningkat,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.