Mahardi Badrun Dikukuhkan Jadi Ketua Apdesi Bantul Periode 2023-2028

Harianjogja.com, BANTUL—Mahardi Badrun dikukuhkan menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bantul untuk periode 2023-2028 di Parasamya, Kompleks Pemkab Bantul, Sabtu (23/9/2023). Lurah Seloharjo ini menggantkkan Ani Widayani yang habis masa jabatannya.

‎Mahardi Badrun mengingatkan bahwa anggaran yang ada di kalurahan cukup tinggi bahkan bisa mencapai miliaran. Karena itu ia meminta untuk hati-hati dalam mengelola anggaran agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

“Saya tidak ingin dalam masa kepemimpinan saya, ada lurah yang terpaksa harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena korupsi," kata dia dalam sambutannya.

Ia juga mengajak lurah dan perangkat kalurahan untuk sama-sama mendukung program Pemkab Bantul, di antaranya pengentasan kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga persoalan sampah. Terkait soal sampah yang akhir-akhir ini menjadi persoalan, Mahardi meminta bahwa pengelolaan sampah seharusnya bisa selesai dampai tingkat perdukuhan.

“Sampah dipadukuhan harus punya tempat untuk memilih sampah baik yang organik dan non organik. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos sedangkan sampah non organik seperti botol plastik bisa dijual kepada pengepul sampah plastik,” ujarnya.

BACA JUGA: Bawaslu Bantul Lakukan Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemilu 2024

Selain itu, Mahardi juga mengingatkan bahwa saat ini akan menghadapi pemilu 2024 mendatang. Karena itu ia meminta semua lurah dan pamong kalurahan untuk menjaga netralitas dengan tetap menggunakan hak suara namun tidak bermain politik praktis.  

“Berikan contoh yang baik bagi masyarakat agar pesta demokrasi bisa berjalan aman lancar dan damai. Tidak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat,"ucapnya.

Lebih lanjut Badrun juga berharap kepada Pemkab Bantul agar aspirasi dari lurah dan pamong mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Terutama bagi mantan lurah juga diberikan apresiasi atau penghargaan dari Pemkab Bantul agar setelah purna lurah kesejahteraan keluarganya juga terjamin.

Sementara itu Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih berpesan agar APDESI Bantul mampu berkolaborasi dengan Pemkab Bantul dalam mengatasi permasalahan pokok yang saat ini ada yakni masalah kemiskinan dan stunting yang butuh penanganan sangat serius.

"Bahkan untuk mengentaskan kemiskinan, Gubernur DIY sudah meminta kepada kalurahan yang punya tanah kas desa untuk menyewakan kepada masyarakat miskin. Jika masyarakat miskin tidak punya uang maka akan diberi oleh Gubernur DIY untuk menyewa tanah kas desa,"ungkapnya.

Halim juga mengingatkan anggaran kalurahan dalam setahun yang saat ini mencapai hampir Rp5 miliar per kalurahan bisa dikelola secara transparan, akuntabel dan demokratis. Jangan sampai para lurah ini justru terjerat kasus korupsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.