Sumur Bor Dilaporkan Banyak yang Rusak, Ini Tanggapan Pemda DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY menyatakan program sumur bor yang dijalankan di sejumlah wilayah untuk mengatasi kekeringan sudah melalui tahap perencanaan dan kajian sebelum dimulai pengerjaannya. Hal ini merespons kabar soal maraknya sumur bor buatan pemerintah yang dilaporkan rusak dan tidak optimal atasi bencana kekeringan. 

"Pengerjaan sumur bor itu kan merupakan usulan masyarakat dan kami kaji terlebih dahulu dengan survei identifikasi desain dengan geo listrik dan di lokasi kita cek apakah ada air atau tidak," kata Kepala DPUPESDM DIY Anna Rina Herbranti, Senin (25/9/2023). 

Anna menjelaskan bahwa, saat pelaksanaan survei jika petugas melihat bahwa titik yang akan dilakukan pengeboran memang cocok sebagai sumber air, teknik pengeboran yang dilakukan pun tidak sembarangan. "Yang diambil kan memang air dalam atau 50 meter ke bawah, yang di atas ga boleh diambil karena akan mengganggu sumber air warga. Itu syarat teknis yang jadi acuan kami," jelasnya. 

"Setelah dibor dan airnya keluar itu juga tidak langsung beres. Petugas juga harus melihat kalau keluarnya air itu mencapai setengah liter per detik baru bisa, kalau kurang itu ga bisa dilanjutkan. Itu pengecekannya juga 24 jam, apakah mengalir terus saat dipasang, kalau tidak penuhi syarat akan geser di titik lain," sambung Anna.

Setelah sumur bor rampung dibuat pengelolaannya akan diserahkan kepada Pemerintah Desa atau Kalurahan terkait. Lantaran sumur bor menggunakan sumber listrik maka dalam pemeliharaannya dibutuhkan iuran listrik bagi warga setempat. Pihaknya belum mengetahui masalah yang diberitakan tentang banyaknya sumur bor yang rusak itu dan berjanji akan mengecek. 

"Kami hanya membuat sumur bor saja berikut bak penampungan dengan kapasitas 5.000 liter. Untuk pengelolaan dan pemeliharaan memang dari desa atau kalurahan. Bisa jadi mungkin masalahnya di perawatan, tapi akan kami cek," katanya. 

Program sumur bor dari Pemda DIY sudah diterapkan sejak 2021 lalu dengan rencana titik sebanyak 56 tersebar di wilayah yang kerap kali menjadi langganan kekeringan. "Pada tahun ini kami tambah lagi menjadi 22 titik dengan rincian 15 di Gunungkidul dan 7 di Kulonprogo," ujarnya. 

BACA JUGA: Sumur Bor Proyek Pemda DIY Belum Optimal Atasi Kekeringan, DPRD: Kalah dengan Pemberian Swasta

Manajer Pusdalops BPBD DIY Lilik Andi Aryanto mengatakan, penyaluran bantuan air bersih ke kabupaten terdampak bencana kekeringan masih dilakukan sampai sekarang. Warga di wilayah terdampak bisa melaporkan ke Dinsos atau BPBD setempat jika membutuhkan bantuan air bersih. "Yang kami juga jalan dari provinsi tapi anggarannya dari dinsos," katanya. 

Wilayah Gunungkidul menjadi wilayah paling terdampak dengan 16 Kapanewon mengalami bencana kekeringan. Adapun jumlah bantuan air bersih yang sudah disalurkan yakni sebanyak 2.475.000 liter untuk Kabupaten Bantul, Sleman sebanyak 18 tanki dan 480 tanki bantuan ke Gunungkidul. 

Menurut Lilik, musim kemarau di wilayah setempat masih akan berlangsung sampai akhir Oktober atau awal November mendatang, sehingga sebagian besar wilayah di DIY masih membutuhkan penyaluran air bersih. "Stok masih cukup, jadi kalau kami tanya ke wilayah apakah dana reguler masih cukup mereka bilang masih, kecuali Kulonprogo. Seandainya dana reguler habis, bisa pakai BTT karena dari wilayah kan sudah menetapkan siaga darurat kekeringan," ujar Lilik. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.