Forpi Sebut Sampah hingga Fenomena Numpang KK saat PPDB Jadi Masalah Jogja di Tahun Lalu

Alfi Annisa Karin

Minggu, 07 Januari 2024 - 17:57 WIB

Arief Junianto

Forpi Sebut Sampah hingga Fenomena Numpang KK saat PPDB Jadi Masalah Jogja di Tahun Lalu

Forpi Kota Jogja menemui persoalan numpang KK pada gelaran PPDB beberapa waktu lalu. - Istimewa Forpi Kota Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja merangkum sejumlah persoalan yang terjadi di wilayah Kota Jogja sepanjang 2023.

Salah satu Anggota Tim Forpi Kota Jogja, Baharrudin Kamba menyebut ada beberapa isu krusial dari hasil pemantauan di lapangan maupun aduan masyarakat.

Kamba menyebut, salah satunya berkaitan dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada 2023, pihaknya menemui adanya persoalan menumpang kartu keluarga (KK). Meski tak ada aturan yang mempersoalkan itu, tetapi menurut Kamba hal ini dinilai curang dan tak etis.

"Sehingga siswa yang sebenarnya warga asli Kota Jogja harus tersingkir dan bersekolah di swasta karena kalah jarak maupun nilai dengan siswa yang nunut KK," kata Kamba, Minggu (7/1/2024).

Ke depan, dia berharap ada verifikasi faktual kependudukan siswa. Jika terbukti bukan merupakan penduduk Kota Jogja, maka dipersilakan untuk mencari sekolah yang lainnya. "Artinya ada solusi yang ditawarkan tidak ujug-ujug tidak boleh bersekolah di Kota Jogja karena status famili lain," imbuhnya.

Selain persoalan PPDB, Kamba menuturkan beberapa pasar tradisional di Kota Jogja yang sepi juga masih menjadi persoalan selama 2023.

Menurut dia, ini disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya terjadi di Pasar Pingit. Sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli lantaran akses untuk masuk ke dalam Pasar Pingit yang minim.

Forpi berharap, gelaran event di pasar tradisional lebih digalakkan lagi. Ini perlu dilakukan setidaknya untuk mengundang orang datang ke pasar Pingit. "Sinergitas antar-OPD, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pariwisata serta pihak kewilayahan sangat perlu dilakukan agar pasar Pingit tidak mati suri," ujarnya.

Desentralisasi Pengelolaan Sampah

Selain persolan PPDB dan sepinya pasar tradisional, Forpi Kota Jogja juga mencatat masih adanya permasalahan sampah. Desentralisasi pengelolaan sampah pada masing-masing daerah yang ada di DIY menurutnya belum semuanya bisa dilakukan.

Salah satunya di Kota Jogja lantaran adanya keterbatasan lahan. Dia berharap, bank-bank sampah yang ada di Kota Jogja dapat konsisten beroperasional. "Jangan sampai keberadaan bank-bank sampah hanya tinggal plakatnya saja," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News