Diskominfo Kulonprogo Mengklaim Tidak Ada Hoaks di Musim Pemilu 2024

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulonprogo mengklaim tidak ada kasus hoaks di media sosial selama kasus tahapan Pemilu 2024.

"Sejauh ini, (tidak ada) kasus hoaks di Kulonprogo," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Agung Kurniawan, Kamis (2/2/2024).

Ia mengatakan beberapa tips yang dapat dilakukan masyarakat untuk melawan hoaks, di antaranya mengecek alamat situs, memperhatikan detail visual, berhati-hati dengan website yang terdapat banyak iklan, membandingkan sejumlah ciri yang menjadi pakem khas jurnalistik di media arus utama, hati-hati dengan judul sensasional, serta mengecek penulis informasi tersebut.

Untuk itu, Diskominfo melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan kerja sama dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

"Langkah Diskominfo Kulonprogo cegah hoaks, antara lain melakukan roadshow ke beberapa sekolah memberikan edukasi internet bijak dan santun. Selain edukasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di beberapa desa, sarasehan bertema pencegahan hoaks," katanya.

Diskominfo Kulonprogo melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik juga mengadakan sosialisasi/penyuluhan untuk KIM.

Menurutnya, informasi ada baiknya disaring dahulu sebelum bagikan. Pengakses informasi bisa melaporkan informasi palsu secara pribadi, selain itu pemerintah khususnya Kementerian Kominfo juga mempunyai patroli siber 24 jam untuk mencegah berita hoaks menyebar semakin luas.

BACA JUGA: Menkominfo Menaikkan Target Kecepatan Internet hingga 30 Kali Lipat

"Peran KIM sendiri terkait akses informasi, diharapkan dengan adanya kegiatan ini KIM bisa menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat," katanya.

Wakil Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) DIY Agung Purwandono mengatakan orang mudah termakan hoaks karena orang lebih cenderung percaya hoaks jika informasi itu sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki.

“Misal seseorang memang sudah setuju terhadap kelompok tertentu, produk, atau kebijakan tertentu. Ketika ada informasi yang dapat mengafirmasi opini dan sikapnya tersebut, maka ia mudah percaya,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara