UMK Gunungkidul 2026 Rp2,46 Juta, Berapa Besaran Tahun Depan?
Komisi D DPRD Gunungkidul berharap UMK 2027 disesuaikan dengan biaya hidup, kemampuan perusahaan, dan formula pengupahan yang berlaku.
Ilustrasi pemasangan alat peraga kampanye serampangan. - Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK DIY) memprediksi akan ada timbunan sampah sebanyak 160 ton di Pemilu 2024 nanti yang berasal dari alat peraga kampanye (APK) DPD, DPR RI, DPRD DIY dan DPRD Kab/Kota se-DIY dengan calon sebanyak 3.443 orang.
Kepala DLHK DIY Kusno Wibowo mengatakan, potensi timbunan sampah itu harus ditangani oleh partai politik dan peserta Pemilu jika tidak ingin menimbulkan permasalahan lingkungan. Apalagi dengan adanya keterbatasan lahan untuk menampung sampah itu serta teknologi pengolahan yang masih minim.
BACA JUGA : Banner Pelarangan Pembuangan Sampah Liar di Bantul Tidak Efektif
"Kami mendorong DLH dan Bawaslu kabupaten kota melakukan koordinasi terkait penanganan APK Pemilu," katanya, Senin (5/2/2024).
Kusno menyebut, perlu pula dilakukan pemilahan sampah APK dengan cara memisahkan bahan yang masih dapat digunakan ulang seperti bambu, kayu, besi dan bahan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Bahan yang sudah tidak digunakankan, akan dilakukan pengelolaan lebih lanjut di TPS 3R yang telah mempunyai kerjasama dengan pengolah sampah untuk dijadikan bahan baku RDF.
"Strategi ini telah kami sepakati dan diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat dan efektif dalam pengelolaan timbunan sampah APK pasca pemilu 2024," jelasnya.
Menurut Kusno, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sampah APK termasuk sampah spesifik yang timbul secara insidentil (tidak periodik). Pengelolaannya wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan. Sampah spesifik tidak dapat dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir.
"Jadi pengelolaannya membutuhkan penanganan khusus. Pengelolaan sampah spesifik meliputi pengurangan dan penanganan dengan tahapan pengurangan sampah, pendauran ulang sampah, serta pemanfaatan kembali sampah," ucapnya.
BACA JUGA : Sampah di Sepanjang Sumbu Filosofi Jogja Bakal Dikelola Mandiri
Adapun alternatif pengelolaan sampah APK bisa dikerjakan bersama dengan Bank Sampah, TPS 3R atau pihak pengolah sampah lainnya. Do sisi lain setiap partai penghasil sampah dapat mengumpulkan dan mendaur ulang sampah dari alat peraga kampanye.
"Atau kampanye dapat dilakukan melalui konten digital agar tidak menimbulkan sampah lingkungan dan sampah visual di jalanan," katanya.
Sekretaris DPD PDIP DIY Totok Hedi Santoso mengatakan, proses daur ulang APK memang tidak sederhana lantaran bahannya yang terbuat dari plastik. Hanya saja pihaknya memastikan sampah APK peserta Pemilu dari partainya akan melakukan pembersihan secara mandiri terhadap sampah-sampah tersebut.
"Mulai hari tenang kawan-kawan sudah kumpulkan semua masing-masing. Termasuk APK itu nanti dari caleg dan timnya akan membersihkan sendiri. Kami ga ada masalah, karena kami sudah terbiasa melakukannya," kata Totok.
BACA JUGA : Program Desentralisasi Sampah, 10 Kalurahan Jadi Percontohan
Menurutnya, PDIP sejak lama sudah berkomitmen dengan upaya menjaga lingkungan. Hal itu tampak dari setiap acara yang digelar mulai dari penanaman pohon dan lain sebagainya. "Kalau kita bikin acara itu kan selalu ada tim pembersih setempat, concern kita terhadap lingkungan hidup itu sudah kita mulai sejak lama," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi D DPRD Gunungkidul berharap UMK 2027 disesuaikan dengan biaya hidup, kemampuan perusahaan, dan formula pengupahan yang berlaku.
Freeport meminta kejelasan prosedur ekspor emas terkait bea keluar 10% yang dinilai bertentangan dengan ketentuan IUPK perusahaan.
GIIAS Makassar 2026 menghadirkan 18 merek otomotif, terdiri dari 14 merek kendaraan penumpang dan empat merek sepeda motor.
PN Yogyakarta menjatuhkan hukuman 2-3 tahun penjara kepada 11 pengasuh Little Aresha, disertai denda Rp60 juta untuk setiap terdakwa.
PANDI mendorong Universal Acceptance agar aksara Bali, Jawa, Pegon, Jawi, dan Arab Melayu bisa digunakan di ekosistem internet global.
Prof Uceng mengajak massa aksi mengacungkan tiga jari dan meneriakkan revolusi di Titik Nol Jogja saat demonstrasi, Rabu (28/10/2026).