Kuota Benih Lobster 2027 Belum Ditetapkan, Ini Harapan Bantul
Kuota BBL Bantul 2027 belum ditetapkan. Sebanyak 10 kelompok nelayan berizin menunggu kepastian untuk kembali menangkap benih lobster.
Sampah - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Program desentralisasi sampah yang ditetapkan Pemda DIY sudah berjalan sejak 1 Mei 2024. Sampai sekarang evaluasi terhadap program itu terus terus dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas pengelolaan sampah secara mandiri oleh kabupaten kota.
Staf Ahli Gubernur DIY bidang Ekonomi dan Pembangunan Kuncoro Cahyo Aji mengatakan persoalan sampah hanya bisa diselesaikan apabila pengelolaannya dapat sedekat mungkin dengan sumbernya. Dengan begitu dalam hal ini secara kawasan pengelolaan sampah harus selesai di tingkat kalurahan atau kelurahan.
"Melalui analisis kesiapan TPS3R, ada 11 kalurahan yang dinilai siap dalam pengelolaan sampah sasaran mandiri," kata Kuncoro yang dulu menjabat sebagai Kepala DLHK DIY ini, Jumat (10/5/2024).
Adapun sebelas kalurahan itu beberapa diantaranya yakni Kalurahan Sardonoharjo yang sekarang didukung oleh PT Astra International Tbk dan Kalurahan Sinduadi yang didukung oleh UGM dan PT Solusi Bangun Indonesia dan didampingi oleh SPEAK Indonesia.
"Pengembangan desa zero waste tersebut tentunya juga harus dilakukan melalui konsep pentahelix dengan satu tujuan utama menciptakan lingkungan yang sehat sesuai dalam konsep tujuan Jogja Hijau," ujarnya.
BACA JUGA: Pembatas Jalan Sepanjang Ringroad Jogja Berencana Dihilangkan, Begini Respons Dishub DIY
Berbicara soal Jogja Hijau, Kuncoro menjelaskan bahwa ini merupakan program yang sesuai dengan Keistimewaan DIY yang juga telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DIY No.84/2023. Jogja Hijau ini dilandasi oleh tiga filosofi, yakni sangkan paraning dumadi yang memiliki makna agar manusia mampu mengenali diri dan keterkaitannya dengan lingkungan.
"Kemudian akhirnya muncul nilai hamemayu hayuning bawana yang memiliki makna bahwa manusia harus menjaga lingkungan baik lingkungan secara fisik, sosial dan budaya," jelasnya.
Kuncoro menambahkan bahwa setelah muncul kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, maka dilakukanlah upaya dengan membuat public policy melalui konsep manunggaling kawula gusti dengan cara melakukan dialog partisipatif antara pengambil kebijakan dengan masyarakat.
“Konsep Jogja Hijau tersebut sudah dilakukan melalui diskusi partisipatif dan didapatkan hasil bahwa masyarakat DIY menginginkan adanya empat elemen besar yang harus dilakukan,” kata Kuncoro.
Empat elemen dalam Jogja Hijau yang dimaksud yakni, pengelolaan lahan terbuka, konservasi sumber daya air, pengelolaan sampah dan air limbah domestik serta konservasi energi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kuota BBL Bantul 2027 belum ditetapkan. Sebanyak 10 kelompok nelayan berizin menunggu kepastian untuk kembali menangkap benih lobster.
Prabowo dijadwalkan bertemu pimpinan parpol membahas calon pengganti Gibran. Presiden memiliki waktu hingga 27 November 2026.
PKB menyebut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ideal menjadi Wapres pengganti Gibran. Namun, partai belum membahas usulan secara formal.
Perselisihan jual beli perusahaan konveksi Art Fashion antara Abi Husni sebagai penggugat dan Yulio Aqua Mare sebagai tergugat memasuki babak baru di PN Bantul
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta bersama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) menggelar Penyuluhan Hukum Keimigrasian
Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pejabat pemerintahan menjaga integritas dan mengevaluasi kebijakan di tengah dinamika politik nasional.