Audiensi Dengan KPU DIY, AJI Yogyakarta Dorong Pemilu-Pilkada Tanpa Politik Identitas

Harianjogja.com, JOGJA—Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta menggelar audiensi dengan KPU DIY, Selasa (6/2/2024). Dalam pertemuan ini, AJI Yogyakarta mendorong pelaksanaan pemilu dan pilkada tanpa politik identitas, melalui rekomendasi hasil riset yang sudah dilakukan.

Dalam riset berjudul Politik Identitas dalam Pemberitaan Media Lokal dan Nasional Selama Masa Kampanye Pemilu 2024 ini, AJI Yogyakarta menggandeng dosen Ilmu Komunikasi UNY, Gilang Jiwana Adikara, untuk melihat bagaimana politik identitas muncul melalui pemberitaan sejumlah media menjelang pelaksanaan pemilu 2024.

Gilang menjelaskan kekhawatiran akan politik identitas di Indonesia bukan tanpa sebab. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, strategi politik identitas sudah banyak digunakan. “Efek terbesar dari politik identitas di Indoensia lahir pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, di mana narasi identitas dipertajam melalui media digital yang mulai dikenal dan digunakan masyarakat,” katanya.

Seara umum, media lokal dan media nasional memiliki prioritas dan strategi yang berbeda dalam memberitakan Pemilu 2024. Media lokal berusaha tetap fokus pada isu lokalitas sedangkan media nasional lebih banyak memfokuskan pada dinamika politik di level pusat dan nasional.

Baca Juga

Cegah Kampanye Politik Identitas, Kankemenag Minta Masyarakat Memahami Kembali Fungsi Agama

Cegah Politik Identitas, Ini yang Dilakukan Pemkab Kulonprogo

Begini Strategi Sekarwangi Menghadapi Politik Identitas

Media nasional banyak memainkan isu kampanye terutama yang berbasis identitas. Hal ini terutama cukup ramai di awal masa kampanye di mana wacana penyelenggaraan dan visi msi belum banyak dieksplorasi. Meski demikian, berita politik identitas yang ramai pada Desember 2023 tidak bernada provokatif dan hanya bernuansa pengumuman keberpihakan.

Sejumlah rekomendasi dari riset ini di antaranya mendorong KPU dan Bawaslu untuk bekerjasama dengan Dewan Pers dan berbagai organisasi media dan organisasi kewartawanan untuk lebih memperkuat kontrol ke anggota-anggota mereka.

“Fokus pengawasan sebaliknya justru lebih berat pada media-media yang tidak terverifikasi Dewan Pers, media partisan, atau akun media sosial yang eksis tanpa kontrol. Pada media-media ini, berita yang bersifat provokatif akan jauh lebih mudah muncul dan tanpa adanya kontrol redaksional yang professional,” ungkapnya.

Penanggung jawab Program AJI Yogyakarta, Dipna Videlia Putsanra, menuturkan riset ini harapannya bisa menjadi bahan evaluasi dan sosialisasi KPU DIY, khususnya untuk pelaksanaan pilkada tahun ini maupun pemilu-pemilu selanjutnya.

Indonesia memiliki pengalaman politik identitas dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. “Apalagi di Indonesia itu pernah ada pengalaman diskriminasi kelompok minoritas ketika pilkada. Pilkada sepertinya akan lebih rentan terhadap hal itu,” katanya.

Ketua Divisi Hukum Dan Pengawasan KPU DIY, Ibah Muthiah, mengakui dengan masa kampanye yang lebih panjang, pada pemilu 2019 politik identitas cukup kentara. Adapun identitas yang paling sering digunakan dalam politik identitas yakni agama.

“Masih ada pandangan bahwa bagian ketaatan, apa yang diputuskan pemimpin diikuti. Ini yang digunakan oleh para elit-elit untuk masuk di politik identitas sehingga semuanya taat. Mereka cara pandangnya sederhana, ‘udah lah saya ikut aja’. Secara tidak langsung hak politik dari masing-masing pemilih menjadi tidak Merdeka,” ungkapnya.

Untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini, menurutnya sejauh ini masih terpantau landai, belum ada kemunculan politik identitas yang mencolok hingga menimbulkan konflik. Namun politik identitas harus tetap perlu diwaspadai kemunculannya jika pilpres berlanjut ke putaran kedua dan menjelang pelaksanaan pilkada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News