Revisi UU Pemilu Diminta Atur Hak Pilih Warga Lintas Domisili
Pemilih lintas domisili diminta diatur dalam revisi UU Pemilu, termasuk soal representasi politik bagi warga yang mencoblos jauh dari daerah asal.
Foto Ilustrasi. Siswa memasukkan surat suara saat mengikuti rangkaian simulasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Antara/Asprilla Dwi Adha
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menyebutkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) Pemilu 2024 di wilayah setempat mengalami penurunan tingkat partisipasi pemilih sampai kurang lebih 40%.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Sri Surani mengatakan pelaksanaan PSU dan PSL pasti selalu diikuti dengan turunnya tingkat partisipasi pemilih.
"Tingkat partisipasi memang turun, ada sekitar 40% turunnya tapi ya gimana itu bagian dari amanat Undang-undang yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga hak masyarakat," katanya, Rabu (28/2/2024).
Menurutnya, dari 23 TPS yang melaksanakan PSU dan PSL di wilayah setempat hanya satu TPS saja yang tingkat partisipasi pemilihnya meningkat. Sementara 22 lainnya mengalami penurunan.
"Harus kita lakukan, tapi memang PSU dan PSL itu selalu diikuti dengan angka partisipasi yang turun. Hanya ada satu TPS yang ada peningkatan partisipasi, lainnya menurun," katanya.
BACA JUGA: Rencana KUA Bakal Melayani Semua Agama Dapat Apresiasi Pakar Kebijakan Publik
Setelah pelaksanaan PSU dan PSL, KPU masing-masing kabupaten dan kota sekarang tengah melaksanakan rekapitulasi suara perhitungan hasil Pemilu 2024. Setelah sebelumnya digelar oleh Gunungkidul dan Kulonprogo pada hari ini disusul oleh Bantul dan Kota Jogja.
"Kami berharap semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Semua masalah bisa diselesaikan di tingkat kabupaten kota," jelasnya.
Dia menyebut, tidak ada kendala yang dialami oleh sejumlah kabupaten kota yang melaksanakan rekapitulasi suara perhitungan hasil Pemilu 2024. Sampai hari ini semuanya berjalan dengan lancar.
"Tentu ini yang sangat kami harapkan. Kalau pun ada perbaikan hanya di data administrasi saja," jelasnya.
Untuk Sleman, Sri menyebut KPU wilayah setempat masih melaksanakan persiapan lantaran rekapitulasi tingkat kapanewon baru diselesaikan kemarin malam. Pihaknya berharap awal bulan depan rekapitulasi tingkat provinsi bisa dilakukan.
"Kami harus menunggu kota kabupaten selesai dulu. Nanti kalau rencananya rekapitulasi tingkat DIY pada awal bulan tanggal 1, 2, atau 3, kita tetap harus menunggu kabar terbaru dari kabupaten kota dan harus semuanya selesai dulu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemilih lintas domisili diminta diatur dalam revisi UU Pemilu, termasuk soal representasi politik bagi warga yang mencoblos jauh dari daerah asal.
Lembah Oya Kedungjati di Selopamioro, Bantul, membuka peluang kerja dan pendapatan bagi pemuda sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
Geely dan NIO memperkuat bisnis baterai dan charging dengan investasi Rp1,7 triliun serta pengembangan teknologi battery swapping.
Survei Segara Research Institute menunjukkan 73,8 persen ojol bergabung sebagai pekerja gig karena tidak mendapatkan pekerjaan formal.
Dato' Sri Tahir menyebut penunjukannya sebagai anggota Wantimpres Prabowo merupakan suatu kehormatan dan menyerahkan agenda kepada Pratikno.
MA mengabulkan uji pendapat DPRD Gowa terkait usulan pemberhentian Bupati Sitti Husniah Talenrang pada 1 Oktober 2026.