Hoaks di Pemilu 2024 Meningkat 2 Kali Lipat, Koalisi Masyarakat Jogja Serukan Pencegahan

Harianjogja.com, JOGJA—Peredaran hoaks saat Pemilu 2024 meningkat dua kali lipat dibandingkan 2019 silam. Oleh karena itu Koalisi Masyarakat Jogja menyerukan kepada publik untuk mencegah hoaks dengan melakukan klarifikasi dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi.

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) DIY Fitria Indri Kesumawati mengatakan berdasarkan data yang telah dilakukan verifikasi cek fakta, hoaks Pemilu 2024 ini meningkat dua kali lipat dibandingkan 2019 silam. Ia mencatat hingga akhir Januari 2024 ditemukan hoaks politik sebanyak 1.292 kasus dari total 2.330 hoaks selama 2023. Adapun hoaks politik pada 2019 silam hanya 644 kasus.

BACA JUGA : Sebar Hoaks Klitih di Medsos, Pelajar Gunungkidul Diamankan Polisi

Ia menilai penyebab meningkatkan hoaks politik di Pemilu 2024 ini disebabkan banyak faktor. Di antaranya paslon bertambah dibandingkan Pemilu 2019, selain itu aplikasi medsos semakin bertambah dengan beragam fitur kemudahan dalam menyebarkan informasi.

"Selain itu dari sisi produser atau pembuat hoaksnya juga banyak, jadi memang kasus hoaks di Pemilu 2024 ini bertambah dua kali lipat, itu data hoaks yang sudah dilakukan verifikasi, kalau yang belum diverifikasi tentu masih banyak," katanya dalam seminar Gotong Royong Melawan Hoaks Menjaga NKRI, Minggu (3/3/2024).

Aktivis Koalisi Masyarakat Jogja Petrus Eko mengajak masyarakat bergotong royong untuk bersama-sama mengedukasi ke keluarga terdekat dan lingkungan agar lebih bijak ketika menerima informasi maupun berita dari medsos. Sebaiknya jangan asal share ketika mendapatkan kiriman pesan baik melalui Whatsapp, Tiktok, Facebook maupun media sosial lainnya.

"Meski informasi itu diyakini benar, kalau tidak ada kaitan atau tidak ada manfaatnya bagi orang yang akan menerimanya, maka sebaiknya tidak perlu dishare. Lebih baik tidak memberi, dari pada memberi tetapi menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Ia menegaskan hoaks tetap harus diwaspadai dan diupayakan pencegahan, apalagi saat ini tahapan penghitungan suara Pemilu masih berproses. Momentum ini menimbulkan perdebatan, polemik, hingga perlawanan sosial di tengah masyarakat. Bahkan muncul kelompok pendukung dan penolak para kandidat.

Selain itu ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah semakin meningkat mengingat adanya kecurigaan masyarakat atas kecurangan. Kerentanan tersebut di masyarakat itu terbentuk dan menguat bukan hanya disebabkan oleh kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan dinamika politik, melainkan juga oleh kekaburan informasi di sepanjang masa penyelenggaraan.

BACA JUGA : Hoaks! Viral Ketua BEM UGM Dikeluarkan dari Kampus

"Hoaks dan ujaran kebencian adalah amplifikator tegangan politik yang sangat berpengaruh pada dinamika masyarakat dan kualitas pemahaman publik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News