BEDAH BUKU: Meneladani Kepemimpinan Gus Dur lewat Bedah Buku

BANTUL–Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bekerja sama dengan DPRD DIY menggelar bedah buku bertajuk Dinamika Politik NU Era Presiden Gus Dur karya Yanto Bashri di Kantor Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) Imogiri, di Tilaman, Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Rabu (3/4/2024).

Anggota DPRD DIY, Aslam Ridlo menyampaikan bedah buku tersebut diselenggarakan menyasar Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU). Menurut dia, tema mengenai dinamika politik saat kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden RI sangat relevan dibahas.

BACA JUGA: BEDAH BUKU: Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship pada Anak

Dia menyampaikan bedah buku tersebut digelar untuk meningkatkan kebiasaan masyarakat membaca. Dia berharap kebiasaan membaca dapat menjadi budaya dalam masyarakat. "Kami berharap masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dengan membaca buku atau bacaan lain," katanya, Rabu.

Sementara itu Ketua PC NU Bantul, Riyanto menyampaikan Gus Dur memiliki kebijakan yang revolusioner saat menjabat sebagai presiden RI. Beberapa kebijakan Gus Dur yang revolusioner saat itu antara lain penghapusan Departemen Penerangan. Menurutnya, saat itu Departemen Penerangan disinyalir sebagai corong pemerintah untuk mengekang kebebasan pers.

"Departemen Penerangan memang saat itu mengekang kebebasan pers. Oleh Gus Dur saat itu dibubarkan," katanya.

Selain itu, menurutnya Gus Dur punya andil dalam menjalin komunikasi antara pemerintah dengan beberapa gerakan separatis di Indonesia. Gus Dur berhasil menjalin komunikasi antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain itu, Gus Dur juga punya andil dengan mengizinkan kelompok separatis Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora, namun tidak lebih tinggi dari bendera merah putih.

"Ini sebagai strategi komunikasi yang dicontohkan [Gus Dur] sebagai kiai. Kiai mengambil keputusan secara berangsur-angsur. Dengan membolehkan, ada komunikasi antar pemerintah dengan kelompok separatis," katanya.

Sementara perwakilan penerbit Bildung, Arifin menyampaikan buku tersebut menjelaskan kiprah NU dalam bidang sosial keagamaan sejak 1984. Kemudian dijelaskan pula saat NU memutuskan kembali ke khitahnya pada 1926 dan peran sosial politiknya pada 1998, ketika NU memutuskan mendirikan PKB sebagai kendaraan politik.

"Dua masa di mana Gus Dur memiliki kontribusi besar. Peran ganda yang dimainkan NU ini kerap mengundang penilaian-penilaian," ujarnya.

Menurut penulis, peran sosial keagamaan dan peran sosial politik ini di satu sisi NU tetap konsisten menjalankan khitah 1926 sebagai basis perjuangan dalam bidang agama dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara di sisi lain, NU juga tidak melepaskan peran-peran politik sejak memutuskan mendirikan PKB.

Penulis dalam buku ini menilai peran-peran NU tersebut sebagai double edge sword (pedang bermata dua). Dalam menjalankan dua proyek besar tersebut, Gus Dur tentu didukung oleh kiai-kiai sepuh yang tingkat pengaruhnya tidak ada yang meragukan di tengah-tengah masyarakat dan negara, termasuk mengantarkan dirinya menuju kursi Presiden RI ke-4. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News