Ekspor Fermentasi Kakao, Bumdes Nglanggeran Gunungkidul Kerja Sama Dengan Swiss

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kalurahan Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul menjalin kerja sama dengan perusahaan cokelat asal Swiss. Saat ini, Nglanggeran menjadi mitra yang memasok fermentasi kakao ke negara berlambang palang putih tersebut.

Ketua Bumdes Nglanggeran, Ahmad Nasrodin mengatakan kerja sama tersebut dimulai sejak 2023. Kala itu, perusahaan cokelat asal Swiss yang memiliki cabang di Indonesia tersebut datang dan membawa pulang 1 kilogram (kg) sampel fermentasi kakao.

BACA JUGA: Potensi Pendapatan Asli Kalurahan, 9 Pasar Desa di Kulonprogo Dikelola BumDes

Di Swiss, sampel fermentasi kakao tersebut diuji dan hasilnya bagus. Kerja sama pun dilakukan. Sepanjang tahun 2023, Bumdes Nglanggeran telah mengekspor fermentasi kakao hingga 100 kg.

“Kerja sama kami tidak mengikat. Kalau mereka telfon dan kami memiliki stok fermentasi kakao ya kami kirim. Mungkin mereka ingin menjaga pasokan kakao dari kami jadi dua kilogram saja mereka mau mengimpor,” kata Nasrodin dihubungi, Jumat (3/5/2024).

Tahun lalu, Bumdes membanderol fermentasi kakao sebesar Rp60.000 per kg. Dengan demikian, tahun lalu laba dari hasil ekspor tersebut baru mencapai Rp6 juta. Tahun ini, Bumdes menaikkan harga fermentasi kakao menjadi Rp110.000 – Rp120.000 per kg. Hal ini mempertimbangkan proses fermentasi tersebut hingga menjadi kering dan siap ekspor. Namun, menurut dia, harga pasaran internasional fermentasi kakao per kg saat ini mencapai Rp168.000 per kg.

“Kami bukan petani kakao, tapi penanam kakao. Itu dikelola Bumdes lewat kelompok tani [poktan],” katanya.

Nasrodin mengaku tiap tahun ada sekitar 1.000 pohon kakao yang ditanam di Nglanggeran. Tahun lalu, penanaman bahkan mencapai 3.000 pohon. Sampai saat ini, Bumdes mencatata ada sekitar 6.500 pohon kakao yang ada di Nglanggeran.

“Kami juga mendapat pendampingan LPEI [Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia] selama sekitar 3 tahun sejak tahun lalu,” ucapnya.

BACA JUGA: BUMDes di Kulonprogo Manfaatkan Tanah Kas Desa untuk Rest Area

LPEI merupakan Lembaga keuangan dibawah pembinaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka memiliki fungsi utama dalam penyediaan fasilitas pembiayaan ekspor.

Nasrodin juga menceritkan bahwa sebanyak 132 Usaha Mikro Kecil (UMK) di Nlanggeran akan mendapat pelatihan dan/atau pengembangan kapasitas dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada Juni 2024. UMK yang naik kelas akan menjadi penyokong perkembangan Desa Wisata Nglanggeran yang dikelola Bumdes.

Kekuatan Desa Wisata Nglanggeran juga terletak salah satunya di penyediaan homestay. Saat ini ada sebanyak 80 homestay di Nglanggeran. Tahun 2019, Bumdes Nglanggeran melakukan pinjaman uang ke PT Sarana Multigriya Finansial yang merupakan BUMN di bawah Kemenkeu.

“Kami pinjam Rp1,6 miliar untuk perbaikan homestay sejumlah 24 unit. Tiga tahun lagi akan lunas,” ucapnya.

Kemenkeu menganggap pengembalian dana pinjaman tersebut baik. Sebab itu, Kemenkeu lantas menetapkan Desa Nglanggeran sebagai Desa Keuangan yang pertama di Indonesia.

Adapun, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Gunungkidul, Khoirul Rahmat mengatakan menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Kemenkeu, Desa Nglanggeran berkinerja baik dalam pengelolaan dana bersumber dari APBN seperti Dana Desa dan Dana Keistimewaan.

Dana-dana tersebut dipakai untuk penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan juga pemberdayaan masyarakat, pembinaan  UMKM, pengolahan coklat, pengelolaan wisata, home stay, dan Bumdes dengan baik.

“Kementerian Keuangan mengapresiasi bahwa Desa Nglanggeran dapat menggunakan Dana Pusat dengan baik atau berkinerja baik. Ini baru pertama kali. Harapan dari pusat dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain,” kata Khoirul.

Dia menambahkan desa yang dapat mengelola keuangan dari APBD dengan baik, ke depan akan mendapat tambahan DD hingga Rp150 juta. “Kalau kami ya harapannya dapat ditiru desa lain,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News