Gelar Forum Konsultasi Publik, Direktorat Registrasi Obat BPOM Berkomitmen Memberikan Pelayanan yang Berkualitas bagi Masyarakat

BANTUL—Direktorat Registrasi Obat di bawah Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar Forum Konsultasi Publik bertajuk Gerakan Afirmasi Kekuatan Standar Pelayanan Registrasi Obat yang Melayani dari Hati (Gelar KARPET MERAH) di Grand Rohan Jogja, Jumat (31/5/2024).

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Direktorat Registrasi Obat berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini mengikutsertakan pengguna layanan, ahli, praktisi, akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil dan media massa dalam penyusunan atau evaluasi kembali standar pelayanan publik di Direktorat Registasi Obat.

Direktur Registrasi Obat, Ria Christine Siagian menyampaikan Direktorat Registrasi Obat menyelenggarakan pelayanan publik dengan dasar Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan BPOM No. 28/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPOM dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2 /2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah.

Direktorat Registrasi Obat juga menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain itu, pelayanan yang diberikan pun menjamin keamanan dan keselamatan penerima layanan.

“Penerima layanan menerima jaminan pelayanan, keamanan dan keselamatan. Informasi, data atau dokumen yang disampaikan dijaga integritas dan kerahasiaannya sesuai ketentuan perundangan,” katanya.

Dia menuturkan pihaknya berupaya agar pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan terkini dengan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

BACA JUGA: BPOM di Yogyakarta Kuatkan Keamanan Pangan di Komunitas Desa, Pasar dan Sekolah

Namun, jika terjadi force majeure atau gangguan pelayanan elektronik, pihaknya berupaya tetap mengoptimalkan pelayanan publik misalnya secara manual. “Direktorat Registrasi Obat sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di BPOM tetap berupaya mengoptimalkan pelayanan publik melalui optimalisasi sistem layanan publik online, atau optimalisasi layanan secara daring, misalnya melalui Zoom. Kemudian kami juga menyediakan pelayanan di luar waktu pelayanan berdasarkan perjanjian,” ujarnya.

Dia menuturkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPOM berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur bagi masyarakat.

Hal itu pun tergambar dari indeks survei kepuasan masyarakat yang tahun 2021 mencapai 88,54%, tahun 2022 mencapai 87,35%, tahun 2023 mencapai 90,22%, dan pada Januari-Mei 2024 meningkat menjadi 95,15%.

Sementara Ketua Tim Kerja Reformasi Birokrasi, Direktorat Registrasi Obat, BPOM, Ghina Sophia Azmi menyampaikan BPOM rutin menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan sesuai standar.

“Kami diaudit oleh pihak ketiga, seperti reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN RB, penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman, dan penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha K/L oleh BKPM,” ujarnya.

Selain itu menurut Ghina, BPOM juga melakukan audit internal terkait pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik oleh tim penilaian BPOM, dan audit internal keterbukaan informasi publik.

Evaluasi juga dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen dan survei untuk mengevaluasi kinerja BPOM, antara lain survei persepsi kualitas pelayanan, survei persepsi anti korupsi, survei kepuasan masyarakat, dan survei indeks kepuasan pelaku usaha.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Ombudsman DIY, Yusticia Eka Noor Ida menyampaikan pihaknya berupaya melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan beberapa instansi, salah satunya BPOM.

“Kami melakukan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan terhadap UU pelayanan publik,” katanya.

BACA JUGA: BPOM Awasi Keamanan Pangan untuk Bantu Turunkan Angka Stunting

Dia mengapresiasi komitmen BPOM dalam memberikan pelayanan publik. Menurutnya, BPOM dalam memberikan pelayan publik telah sesuai dengan standar pelayanan publik yang ada. Dia pun mendorong agar pelayanan publik yang diselenggarakan BPOM dapat terus mengutamakan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), memanfaatkan teknologi yang ada dan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun, perwakilan Gabungan Farmasi Indonesia, Asriningtyas Purnomo Sari menyatakan sangat mengapresiasi kinerja Badan POM terutama Direktorat Registrasi Obat dalam memberikan layanan publik. “Layanan yang diberikan saat ini sangat cepat dan pendaftar dapat mengetahui tahapan proses evaluasi dokumen dengan mudah,” kata dia.

Hal tersebut, menurutnya, sangat mendukung proses layanan yang transparan. Inovasi yang diciptakan tiada henti seperti penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) dalam waktu 4 jam sejak dokumen pengajuan lengkap yang diserahkan melalui jalur Prestasi Baru (Persetujuan Registrasi Obat via Drive Thru).

Sementara itu, Perwakilan PT. Etana Biotechnologies Indonesia, Yustina Ari turut mengapresiasi pendampingan Direktorat Registrasi Obat dalam pengawalan Obat Pengembangan Baru (OPB).

Keberadaan desk konsultasi yang ada mampu memberikan kemudahan bagi para pendaftar untuk mempercepat proses pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan. Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Registrasi Obat turut mengundang Direktur Yayasan Center for Improving Qualified Activity in Life (CIQAL) yang dihadiri oleh Ibu Dwisuka Sulistyaningsih untuk memberikan masukan terhadap sarana dan prasarana bagi pengguna layanan dari kelompok disabilitas.

Hal tersebut sebagai upaya berkelanjutan Direktorat Registrasi Obat untuk terus meningkatkan aksesibiltas untuk kelompok disabilitas dalam mendapatkan layanan publik di Direktorat Registrasi Obat. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News