Advertisement
Gugatan MK Ditolak, KPU Kulonprogo Segera Tentukan Kursi DPRD
Ilustrasi perhitungan suara Pemilu DPRD Kulonprogo 2024. - Harian Jogja/David Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—KPU Kulonprogo segera menetapkan perolehan kursi lengkap dengan nama calon legislatif yang bakal duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kulonprogo periode 2024-2029. Rapat pleno penentuan segera digelar menyusul adanya keputusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Nasdem atas perolehan suaranya di Dapil 5 Kulonprogo.
Ketua KPU Kulonprogo, Budi Priyana, menjelaskan gugatan yang diajukan Partai Nasdem ditolak secara seluruhnya oleh MK. Salinan putusan itu selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan perolehan kursi dan calon legislatif terpilih di DPRD Kulonprogo. Namun, surat salinan putusan itu hingga kini belum dikirim KPU RI. "Jika KPU RI sudah mengirimkan salinan putusan, maka kami mendapatkan salinan itu. Setelah menerima salinan, paling lama tiga hari kami harus menggelar rapat pleno," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (11/6/2024).
Advertisement
Budi menerangkan putusan MK untuk menolak gugatan itu disampaikan pada Senin (10/6/2024). Gugatan itu memperkarakan selisih perhitungan hasil suara di salah satu TPS di Kapanewon Lendah yang dianggap merugikan Partai Nasdem.
Baca Juga
Penetapan Anggota DPRD Kulonprogo Terpilih Ditunda, Sengketa di MK Jadi Penyebabnya
Antisipasi Masalah Sampah, DPRD Kulonprogo Siapkan Raperda Pengelolaan Sampah
DPRD Kulonprogo Rayakan HUT ke-71 dengan Anjangsana dan Ziarah
Sementara itu Ketua DPD Nasdem Kulonprogo, Latnyana menyebut tak ada pilihan lain selain menerima putusan MK tersebut. Ia menyebut dengan ditolaknya gugatan partainya maka perolehan kursi Nasdem di DPRD Kulonprogo hanya untuk satu orang.
Jika gugatan itu diterima, jelas Latnyana, Nasdem akan mendapat dua kursi DPRD Kulonprogo. "Padahal kami sudah berusaha menguatkan gugatan, beragam saksi termasuk dari partai lain juga ikut hadir ke sidang MK untuk menguatkan gugatan itu," paparnya.
Penolakan atas gugatan itu, menurut Latnyana, bagian dari dinamika demokrasi. "Kami terima saja keputusan itu karena sifatnya memang sudah final, kini kami fokus ke Pilkada saja," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Aksi Mesum Parkiran Abu Bakar Ali Jogja, Satpol PP Dorong Adanya Kontrol Sosial
2 Sekolah di Kulonprogo Ini Berpotensi Terdampak Pembangunan Tol Solo-Jogja-YIA
Warga Keluhkan Pembakaran Sampah oleh Transporter, DLH Bantul Siap Bertindak
Pemkab Tegaskan Tak Ada Penyertaan Modal kepada Aneka Dharma untuk Proyek ITF Bawuran
Advertisement
Santer Kabar Ratusan Kader Membelot, Begini Penjelasan DPD PAN Sleman
Kapanewon Gamping Sleman Bentuk Satgas Pengelolaan Sampah
Empat Pelaku Penganiayaan di Jambusari Sleman Masih Diburu Polisi
Kritisi Anggaran Pemkot Jogja Terkait Penanganan Sampah, Dewan : Terlalu Njagakke Pusat
Kunjungi Harian Jogja, Mahasiswa Universitas PGRI Madiun Tanyakan Kiat Bertahan di Era Digital
Advertisement
Bawaslu DIY Petakan Potensi Kerawanan TPS Pilkada 2024, Listrik & Internet Kerap Jadi Kendala
Heboh Kabar Pembebasan Dirinya, Mary Jane Veloso Telepon Kedubes Filipina
Pemkab Siapkan Rp52,7 Miliar untuk Makan Bergizi Gratis, Defisit APBD Bantul Kian Dalam
Tabrak Pengendara setelah Terabas Lampu Merah, Pemotor Alami Luka Berat
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris Diharap Jadi Pembuka Pengembalian Aset HB II
Advertisement
Kampanye Akbar di Pilkada Sleman, Paslon Boleh Berikan Hadiah Barang Maksimal Senilai Rp1 Juta
Berita Pilihan
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Penegak Hukum Harus Kejar hingga Tuntas Pejabat yang Terlibat Judi Online
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, Sekolah Diminta Waspada
- Biro PIWP2 Setda DIY Terus Dorong Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan
- Hadapi PSBS Biak di Lanjutan Liga 1, Ricky Cawor: Atmosfer Positif sedang Lingkupi PSS
- Program Makan Bergizi Gratis Butuh Kolaborasi Lintas Sektoral
- Tak Cuma Ribuan Alat Timbang dan Ukur, Pemkab Gunungkidul Juga Tera Ulang SPBU
Advertisement
Advertisement
