BKKBN Bahas Program KB Wilayah Khusus dan Perencanaan Anggaran Alokon di Jogja

Harianjogja.com, JOGJA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menggelar pemantauan capaian program peningkatan pelayanan dan kesertaan KB wilayah khusus tahun 2024 serta perencanaan anggaran dan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) tahun anggaran 2025 pada Minggu (11/8/2024) di Jogja.

Agenda yang diikuti sejumlah BKKBN provinsi di Indonesia selama 11-14 Agustus itu bertujuan untuk meningkatkan capaian program dan realisasi anggaran program peningkatan pelayanan KB di wilayah khusus tahun 2024 dan konsolidasi perencanaan anggaran program serta kegiatan penggarapan pelayanan KB wilayah khusus tahun 2025. 

Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo mengatakan, pada program KB wilayah khusus pihaknya ingin agar BKKBN provinsi dan petugas di kabupaten kota menjadikannya prioritas lantaran kondisi angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) dan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need cukup tinggi. "Bahasa awamnya banyak anaknya tapi banyak yang belum terlayani KB," katanya. 

Sementara pada perhitungan Alokon dia meminta agar rantai pasok mulai dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota dijaga dengan optimal. Selain itu distribusinya juga diharapkan merata. Hasto meminta agar ada pemetaan pada wilayah yang masyarakatnya menggunakan KB suntik dan pil tinggi tapi masih disuplai oleh BKKBN sehingga bisa digeser ke daerah yang masih rendah. 

"Kami akan memperjuangkan minimal pada pemerintahan baru nanti anggaran Alokon sama dengan tahun sebelumnya," ujarnya. 

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI Wahidin menyebut, masih ada 19,5 persen provinsi yang angka TFR-nya di bawah 2,1. Pihaknya sudah meminta agar itu disisir termasuk kepada 208 kabupaten kota Indonesia yang diharapkan nanti jadi prioritas garapan. 

BACA JUGA: 3 Jurus Jitu Kepala BKKBN untuk Tekan Angka Stunting

Sementara untuk TFR yang di atas 2,4 masih ada sebanyak 51,4 persen kabupaten kota di Indonesia. "Intinya menjaga jangan sampai turun terus dan nanti tidak bisa dinaikkan lagi. Yang tinggi itu jadi catatan kami dan secara perlahan akan diturunkan," katanya. 

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah mengatakan, terkait hasil capaian program KB di wilayah setempat berdasarkan laporan indikator kinerja utama program Banggakencana 2023 angka TFR ada sejumlah 1,81 dan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) di angka 58,2%.

Sementara angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) 6,7 per 1.000 wanita usia 15-19 tahun dan Unmet Need 14,2%. Menurut Iqbal TFR di DIY ini merupakan yang terendah di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan khusus terkait strategi program Banggakencana yang tepat untuk DIY mengingat tren TFR yang terus turun setiap tahun.

Adapun untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terkait program pelayanan dan kesertaan KB di wilayah khusus yaitu indikator persentase kesertaan KB PBI mencapai 49,53% dan capaian persentase kesertaan KB pria di angka 15,6% (SIGA Juni 2024). Selanjutnya untuk realisasi BOKB penggerakan KB MKJP berdasarkan aplikasi MORENA hingga Juni 2024 adalah sebesar 45,19%. 

"Tentunya harapan kami dari kegiatan ini dapat diidentifikasi strategi yang bisa kami terapkan untuk peningkatan capaian indikator program kesertaan KB di wilayah khusus tersebut," jelasnya. 

Sedangkan dalam program peningkatan akses pelayanan KB, IKK pada sasaran yang telah ditetapkan untuk DIY yaitu persentase Fasyankes yang siap melayani KB MKJP sebesar 85% pada 2024 yang mana sampai dengan semester I ini telah tercapai 79% dari yang ditargetkan. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News