DPRD Sleman Soroti Data Desil, Minta Pembaruan Berkala
DPRD Sleman mendorong perbaikan data desil dibuka berkala agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam data.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta - ist/Antara
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul menerima tembusan surat cuti dari Bupati Gunungkidul, Sunaryanta sepekan lalu. Surat tersebut merupakan salah satu syarat agar Sunaryanta dapat melakukan kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunungkidul 2024.
Ketua KPU Gunungkidul, Asih Nuryanti mengatakan surat tersebut berisi pemberian izin cuti selama masa kampanye oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mulai dari 25 September–23 November 2024.
Adapun penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati pada 22 September. Pengundian nomor paslon dilakukan pada 23 September. Pelaksanaan kampanye perdana pada 25 September. “Aturannya kan hanya perlu mengambil cuti kalau mau kampanye sebagai inkumben,” kata Asih dihubungi, Rabu (18/9/2024).
Lebih jauh, Asih menjelaskan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah dibuka sejak 17 September–28 September 2024. Pendaftaran dilakukan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Per tempat pemungutan suara (TPS) nanti akan mendapat tujuh anggota KPPS dengan rincian satu orang ketua dan enam orang anggota, termasuk apabila ada yang berperan sebagai petugas ketertiban TPS. “Saya optimistis banyak yang daftar, soalnya TPS Pilkada tidak ada separuhnya TPS Pemilu juga,” katanya.
Adapun honor ketua KPPS mencapai Rp900.000, anggota Rp850.000, dan petugas ketertiban Rp650.000. Mereka afektif bekerja selama sebulan, mulai 7 November–7 Desember 2024. Upah dibayar setelah pemungutan suara selesai.
Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada 27 November. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan hingga 16 Desember.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman mendorong perbaikan data desil dibuka berkala agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam data.
KPK mengungkap dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Bos Summarecon untuk pembukaan blokir dan pemecahan SHGB di Kabupaten Bogor.
BPOM menyebut sekitar 31 ribu sumber daya hayati Indonesia berpotensi menjadi produk kesehatan berbasis alam dan perlu hilirisasi riset.
KPK menahan Fahd Arafiq, bos Summarecon, hingga sejumlah pejabat ATR/BPN dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di Bogor.
DPRD Kota Jogja menyoroti keluarga kurang mampu yang memilih SD swasta. Pendidikan agama dan karakter menjadi salah satu pertimbangannya.
Jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Enggano belum teridentifikasi sebagai korban KM Arupadatu I. DNA masih didalami tim DVI.