Muhammadiyah Bantul Tegaskan Netral di Pilkada 2024

Harianjogja.com, BANTUL—Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PDM) Bantul kembali menegaskan jika secara kelembagaan mereka netral pada Pilkada Bantul 2024. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PDM Bantul, Arba Riksawan Qomaru, di Gedung Dakwah PDM Bantul, Kamis (26/9/2024) siang.

"Persyarikatan Muhammadiyah bersikap tegak-lurus dengan berteguh pada khittah perjuangan Muhammadiyah yang mengamanatkan kepada segenap jajaran Persyarikatan beserta seluruh organisasi otonom nya agar secara kelembagaan tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis," katanya.

BACA JUGA : Ini Kata Busyro Muqoddas Bohir Politik di Pilkada 2024

Meski demikian, Qomaru mengungkapkan, Muhammadiyah tetap berkewajiban mendorong proses politik damai dan berkeadaban yang tercermin dalam pelaksanaan Pilkada. Untuk itu, PDM Bantul mendorong peran dan partisipasi warga Muhammadiyah di dalam Pilkada 2024, berdasarkan pandangan bahwa peranan para kader dan warga Muhammadiyah di dalam Pilkada merupakan hak politik pribadi.

"Sehingga harus dihargai dan dijunjung tinggi, dan dijalankan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara selaras dengan kepentingan Muhammadiyah," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Qomaru juga meminta seluruh warga Muhammadiyah yang memiliki hak pilih, agar mendatangi TPS dan menggunakan hak pilihnya. Warga Muhammadiyah harus memilih secara cerdas, yang berarti sebelum memilih telah mencermati, memahami, dan mempertimbangkan track-record dan visi-misi para paslon, dengan tolok ukur paslon mana yang benar-benar menunjukkan komitmennya bagi kepentingan Muhammadiyah.

BACA JUGA : Hanya 2 Paslon Pilkada Gunungkidul yang Berkampanye di Hari Pertama, Ini Jadwal dan Lokasinya

Selain itu warga Muhammadiyah harus mewaspadai anasir-anasir yang berniat mengadu-domba, memecah-belah, dan menebarkan fitnah yang merugikan kepentingan Muhammadiyah.

"Warga Muhammadiyah juga harus memilih secara bertanggung jawab. Yang berarti menyadari posisi diri masing-masing sebagai warga, simpatisan, aktivis, jamaah, karyawan amal usaha, termasuk pimpinan Persyarikatan di semua lini untuk memahami dan mematuhi arahan Pimpinan Muhammadiyah," ucapnya.