Hari Kedua Pelatihan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi, Pentingnya Sinergi Stakeholder

JOGJA—Pelatihan pengelolaan warisan dunia dengan pendekatan Historic Urban Landscape (HUL) oleh Badan Pengelola Kawasan Sumbu Filosofi (BPKSF) Dinas Kebudayaan DIY berlanjut di hari kedua, Kamis (17/10/2024) di Hotel Riss, Kota Jogja.

Pelatihan yang melibatkan sejumlah pihak terkait kawasan sumbu filosofi ini di hari kedua diisi dengan sejumlah materi yang menekankan pentingnya sinergi semua stakeholder untuk pengelolaan kawasan warisan dunia tersebut.

Beberapa materi yang diberikan di hari kedua yakni Memastikan Manfaat Ekonomi yang Inklusif dari Pusaka Perkotaan yang disampaikan oleh Laretna T. Adishakti; Memajukan Pembangunan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim di Kawasan Perkotaan Bersejarah oleh Dyah Titisari Widyastuti; dan Pengetahuan dan Pengembangan Kapasitas oleh Dimas Wihardyanto.

Laretna T. Adishakti menjelaskan poin penting yang perlu digarisbawahi oleh semua peserta adalah semua materi perlu dilakukan bersama-sama. “Jadi dari semua ini, sebenarnya tidak bisa sendiri-sendiri. Itu yang kita sebut holistik, harus bersama,” ujarnya.

Sinergi ini bisa dilakukan mulai dari pemerintah setempat, melibatkan ahli seperti ekonom, arsitek, arkeolog, perencana, termasuk pengisi seperti seniman. “Sekarang banyak bangunan terlantar. Yang di kampung-kampung banyak cagar budaya, rumah jaman dulu kosong, kenapa tidak digunakan?” ungkapnya.

Semua upaya ini harus mengarah pada kebermanfaatan ekonomi yang injklusif, yakni bisa dirasakan oleh semua pihak. “Semua yang terlibat harus memperoleh keuntungan. Bukan keuntungan ekstraktif, tapi semua harus dapat dan adil,” paparnya.

Dimas Wihardyanto, menuturkan dalam pelatihan ini ia menekankan tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM). Selain menggugah kesadaran atas apa yang dimiliki dan bisa dijual, juga diperlukan mengubah paradigma.

“Bahwa yang Namanya pelestarian, tidak lagi eksklusif, tetapi inklusif. Jadi harus membuka diri, membuka berbagai kemungkinan untuk berkolaborasi. Hal ini penting karena pelestarian juga harus mengakomodir isu pembangunan, kebutuhan masyarakat juga harus diwadahi,” kata dia.

Hal senada juga disampaikan Dwita Hadi Rahmi, narasumber dengan materi Inklusi dan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Mengelola Pusaka Perkotaan saat pelatihan hari pertama. Menurutnya, pengelolaan dan pelestarian pusaka perkotaan perlu melibatkan partisipasi masyarakat.

“Dalam pengelolaan ini tidak hanya diserahkan kepada pemerintah. Masyarakat harus ikut serta karena mereka menjadi salah satu stakeholder. Jadi masyarakat harus ikut serta di dalam setiap pengambilan keputusan, perencanaan masyarakat harus tahu dan ikut serta memutuskan,” ujarnya.

Dyah Titisari Widyastuti, menekankan pentingnya pemetaan potensi bencana beserta antisipasi dan mitigasinya di sekitar kawasan pusaka. “Risiko kawasan pusaka di sekitar kita apa yang paling besar, kalau untuk Jogja gempa, banjir. Kemudian dampaknya seperti pada kawasan heritage,” katanya.

Setelah dipetakan, kemudian diperlukan menyiapkan upaya antisipasi dan mitigasi. Diharapkan ketika pada saat terjadi bencana di kawasan pusaka, masyarakat sudah tahu apa yang perlu segera dilakukan. “Contoh gempa bumi Jogja, erupsi Merapi, masyarakat Jogja sudah terbukti tangguh,” tuturnya.

Salah satu peserta perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja, Winarni, mengatakan melalui pelatihan ini, para narasumber sangat lengkap dengan materi yang tepat untuk pengelolaan kawasan pusaka.

“Dari pelatihan ini, kami bisa mengidentifikasi, semua yang dibahas sangat berkaitan dengan Bappeda sebagai badan koordinasi, dalam pengelolaan kawasan heritage. Kami akan mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan dan disesuaikan dengan kebijakan yang sedang kami susun di dokumen perencanaan,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News