Tuntas Ikuti Pembekalan Kabinet Prabowo di Akmil Magelang, Begini Respons Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko

Budiman yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan itu mengungkapkan jika tugas aktivis setelah tercapainya demokrasi ialah memodernisasi tentara. Cara pandang ini Budiman tarik dari pemikiran ilmuwan politik AS, Samuel P. Huntington dalam buku Gelombang Ketiga Demokrasi. 

BACA JUGA : Erick Thohir Beri Materi Soal BUMN, Sri Mulyani Bahas Soal Pengelolaan Keuangan Negara Saat Retreat Kabinet Merah Putih

"Tugas seorang aktivis pro demokrasi setelah demokrasi tercapai memodernisir tentara, itu tugasnya," kata Budiman ditemui di Bandara Adisutjipto pada Minggu (27/10/2024) usai mengikuti retret di Magelang. 

"Baca bukunya Samuel Huntington, Gelombang Ketiga Demokrasi. Tugas seorang aktivis demokrasi setelah menegakkan demokrasi adalah memodernisir tentara. Bukan jadi antek tentara. Yang kita tolak adalah militerismenya, otoritarianisme," tegasnya. 

Pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu juga berpandangan jika posisi tentara pada rezim demokratis, tentu berbeda dengan tentara pada rezim otoriter. Dulu, tentara kata Budiman digerakkan dalam politik praktis, sementara fraksi ABRI pun saat ini sudah tidak ada keberadaannya.

"Jadi jangan gebyah uyah [menyamaratakan] harus belajar sejarah, ada evolusinya. Tentara di rezim otoriter dengan di negara demokratis berbeda perannya. Kan enggak ada, kalau dulu tentara suruh milih partai tertentu ya kita enggak ada sekarang. Dulu ada fraksi ABRI sekarang enggak ada, berbeda," katanya.

Apalagi di tengah konflik geopolitik saat ini, setiap negara harus punya tentara untuk mempertahankan negara. Bila negara tak memiliki tentara, Budiman menilai negara bisa saja tak mampu mempertahanan negaranya dan buntutnya demokrasi pun tak bisa dipertahankan. 

"Beda tentara antara rezim otoriter dan resim demokratis, beda. Kalau dulu tentara dipakai untuk kepentingan bidang politik praktis, hari ini setiap negara harus punya tentara. Di tengah konflik geopolitik seperti ini, kalau negara kita enggak punya tentara kita enggak bisa mempertahankan negara. Kalau negara enggak bisa dipertahankan, demokrasi enggak dipertahankan," ungkapnya. 

Perihal agenda baris berbaris dan seragam loreng yang dikenakannya saat retret, Budiman pun punya pandangannya tersendiri. Soal baris berbaris, hal ini menurutnya lumrah diadakan di beragam sektor. Mulai sektor swasta hingga tim sepak bola sekalipun terkadang ada kegiatan baris berbaris. Kegiatan baris berbaris yang dilakukan dalam retret juga terbilang biasa yang tidak ada kaitannya dengan militerisme. 

"Saya pikir tidak benar ini militeristik saya kira di banyak tempat juga di tim sepak bola juga biasa latihan baris berbaris. Kita tidak ada misalnya latihan menembak itu enggak ada pastinya," ujarnya.

"Baris berbaris biasa. Baris berbaris biasa yang ada di sekolah itu kan bukan militeristik. Bahwa [dalam retret] dipakai seragam loreng itu pun komando cadangan. Komando cadangan kan mungkin bagian dari doktrin pertahanan rakyat semesta yang enggak ada hubungannya dengan militerisme," ujarnya. 

BACA JUGA : Kapolres Magelang Kota Pimpin Pengamanan Lintasan Kunjungan Kerja Presiden dan Wakil Presiden RI

Di Kabinet Merah Putih, Budiman bukan nama satu-satunya mantan aktivis yang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah mantan aktivis seperti Agus Jabo hingga Nezar Patria kini juga berada di Kabinet Merah Putih. Budiman membocorkan komunikasinya dengan Nezar Patria saat mengikuti retret di Magelang. 

"Biasa canda-canda saja [dengan Nezar], canda-candanya ya dunia berubah, sejarah berubah dan kalau kita tidak berubah, kalau tidak melihat tantangan-tantangan baru, ya kita hanya ikut agenda orang lain yang meminta kita untuk berpikir masa lalu," ungkapnya. 

Selain itu dari kacamata Budiman, setiap bangsa harus mengubah agenda prioritasnya setiap 25 tahun. Jika dulu agenda utama Indonesia adalah pembebasan, kini agenda yang kudu direngkuh ialah kedaulatan dan melawan kemiskinan. 

"Setiap 25 tahun setiap bangsa harus mengubah prioritas agendanya, dulu agenda kita kebebasan sekarang agendanya persatuan dan kedaulatan dan melawan kesmiminan," ucapnya.