Advertisement
Menekan Kasus Kekerasan, Pemkab Kulonprogo Membentuk Desa Ramah Perempuan dan Anak
Kekerasan / Ilustrasi
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Untuk menekan kasus kekerasan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, menginisiasi pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di lima desa/kalurahan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Kulonprogo Lucius Bowo Pristiyanto di Kulonprogo, mengatakan pembentukan DRPPA itu dirasa mendesak karena masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulonprogo ini.
Advertisement
"Perlu digarisbawahi apabila DRPPA ini bukan berarti kita dapat memberantas kekerasan apalagi kekerasan yang sifatnya sangat privat menyangkut keluarga seseorang. Harapannya, DRPPA dapat memberikan solusi terhadap perempuan dan anak," kata Bowo, Jumat (29/11/2024).
BACA JUGA: Turunkan Harga Minyakita hingga Setara HET, Pemkab Sleman Gelar Operasi Pasar
Namun demikian, ia berharap hadirnya DRPPA ini terbentuk sebuah desain bagaimana desa dalam hal ini kalurahan mampu menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat untuk menjadi pemantik partisipasi perempuan, layanan anak, mekanisme aduan apabila terjadi kekerasan dan layanan serta kemudahan lainnya yang menyangkut perempuan dan anak.
"Kami juga menggandeng LSM Mitra Wacana untuk berbagi pengalaman dan informasi terkait pengajuan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)," katanya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinsos PPPA Kulonprogo Siti Sholikhah mengatakan pembentukan DRPPA merupakan arahan dari DP3AP2 DIY bahwa Kabupaten Kulonprogo diminta membentuk DRPPA sebanyak lima kalurahan.
Oleh karena itu dari arahan itu rencananya Banjararum menjadi salah satu yang diajukan untuk pembentukan DRPPA tahun ini. Sebagai bahan pertimbangan bahwa keberhasilan pembangunan sebuah desa menuju Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) diukur melalui capaian 10 indikator yang terdiri dari empat indikator kelembagaan, dan enam indikator substantif.
"Nantinya kalurahan yang menjadi lokasi pengajuan DRPPA diusahakan memenuhi 10 indikator tersebut," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Survei Kajian Perilaku Pemilih di Pemilu Banyak Libatkan Gen Z di DIY
Menekan Kasus Kekerasan, Pemkab Kulonprogo Membentuk Desa Ramah Perempuan dan Anak
Bau Busuk di TPST Dikendalikan DLH Sleman Agar Tidak Menganggu Lingkungan
Warga Bambanglipuro Gagalkan Rencana Tawuran 8 ABG di Bantul
Advertisement
Hari Ini Jadwal SIM Keliling Malam Minggu di Sleman City Hall
Pilkada Sleman: Rekap di Tingkat Kapanewon Ditarget Selesai 2 Hari
Rute dan Jalur Bus Trans Jogja Akhir Pekan Ini, Simak di Sini
Advertisement
Pagelaran Milad Muhammadiyah Ke-112 Dikemas dengan Konsep Seni Budaya, Akan Dihadiri 5.000 Kader
Prakiraan Cuaca di Jogja Sabtu 30 November 2024, BMKG: Ada Potensi Hujan di Siang Hari
Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Sabtu 30 November 2024: Layanan Malam Minggu di Alun-Alun Wonosari
Jadwal DAMRI ke Pantai Parangtritis, Pantai Baron, Candi Prambanan, Borobudur dan Bandara YIA, Cek di Sini
Jadwal KA Bandara Jogja dan Cara Memesan Tiketnya
Advertisement
Jadwal KA Prameks, Sabtu 30 November 2024 dari Stasiun Tugu dan Stasiun Kutoarjo
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 4 Rumah Rusak Akibat Hujan Lebat di Bantul pada Hari Kamis
- DLHK DIY Antisipasi Kebocoran Pipa Aliran Lindi di TPST Piyungan Selama Musim Penghujan
- Proses Jual Beli Tanah Tak Sesuai Prosedur, Ahli Waris Laporkan Dugaan Mafia Tanah ke Polda DIY
- Hujan Deras Landa DIY, Sejumlah Wilayah Terdampak Tanah Longsor dan Pohon Tumbang
- Pilkada Usai, Polres Bantul Minta Paslon Junjung Tinggi Persatuan
Advertisement
Advertisement
