Pembangunan SDM Kota Jogja Terbaik se-Indonesia

JOGJA—Kepala Bappeda Kota Jogja, Agus Tri Haryono, menuturkan salah satu capaian pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Jogja dapat dilihat dari tolok ukur berupa indeks pembangunan manusia (IPM) di Kota Jogja.

Agus menyebut pada 2024 IPM di Kota Jogja mencapai 89,10. Angka ini menjadi IPM terbaik se-Indonesia dan melampaui rata-rata IPM nasional yang hanya berada pada angka 79,02.

Agus mengatakan ada tiga aspek yang diukur dari IPM. Pertama, usia harapan hidup yang mengindikasikan kondisi kesehatan warga Kota Jogja. Kedua, rata-rata lama sekolah yang mencapai 12,12 tahun dan penilaian harapan lama sekolah yang mencapai 17,66 tahun. “Ketiga, pengeluaran perkapita. Di Kota Jogja sudah cukup tinggi. Kalau dibandingkan dengan target, sudah melampaui,” katanya.

Meski secara angka IPM sudah melampaui target dan rata-rata IPM nasional, Agus memastikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan terus dilakukan. Salah satunya dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan pendidikan.

Dia menuturkan setidaknya ada dua segmen masyarakat yang perlu diberi perhatian lebih. Pertama, segmen masyarakat ekonomi rendah dan anak berkebutuhan khusus. Untuk memastikan kedua segmen masyarakat itu mendapatkan akses pendidikan yang sama, maka Pemkot Jogja menyiapkan jaminan pendidikan daerah (JPD).

Ini merupakan bantuan pendidikan yang menjadi pelengkap dari bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP). Kedua, jaminan pendidikan itu diberikan kepada siswa yang disasar secara langsung.

Di samping itu, ada juga bantuan pendidikan berupa bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) yang diperuntukkan bagi semua siswa. “Untuk disabilitas kami punya program sekolah inklusi, yaitu sekolah umum, tetapi kami coba agar aksesibel untuk siswa berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi dikembangkan dari sekolah biasa tapi menerima anak berkebutuhan khusus dengan meningkatkan sarana dan prasarana,” ujar Agus.

Selain dari sisi pendidikan, penanganan kemiskinan juga dilakukan dengan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Agus memastikan warga Kota Jogja sudah ter-cover dengan BPJS Kesehatan.

Hal ini diperkuat dengan prestasi berupa Universal Health Cover (UHC) Award yang disabet oleh Pemkot Jogja belum lama ini. Agus mengatakan pihaknya turut membayarkan iur BPJS bagi warga Kota Jogja yang bersedia mendapatkan layanan kelas tiga dan masuk dalam DTKS.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat di Kota Jogja sudah tercover dengan jaminan kesehatan BPJS. Lalu, dari sisi pemberdayaan Pemkot Jogja berupaya untuk melakukan pemberdayaan ekonomi dan UMKM.

Ini untuk memastikan kapasitas individu masyarakat bisa meningkat dan mendapatkan penghasilan yang layak. “Artinya, terkait dengan JPD orang tua tidak terforsir terlalu banyak membiayai anaknya. Dari sisi kesehatan tadi dengan bantuan iur, bantuan sosial bagi orang yang betul-betul membutuhkan, ini menjadikan keluarga bisa fokus meningkatkan kapasitas ekonominya ketika kebutuhan konsumsinya dibantu diringankan,” katanya.

Agus mengatakan pengentasan kemiskinan di Kota Jogja tak lepas dari berbagai tantangan. Sebab, membangun SDM tak akan sama dengan sekadar membangun sarana dan prasarana. Untuk itu, berbagai program Pemkot Jogja harus dilaksanakan dengan penyesuaian dan modifi kasi. Misalnya saja upaya pemberian sosialisasi, pelatihan, hingga peningkatan skill bagi masyarakat dengan harapan menjadi upaya intervensi kemiskinan.

Pembangunan gedung IBS RSUD Kota Jogja. (Istimewa)

Di satu sisi, upaya pelatihan itu tentulah diharapkan untuk bisa diikuti dengan seksama oleh masyarakat dari awal sampai akhir. Apalagi, biasanya pelatihan akan memakan waktu hingga berhari-hari.

Namun, di sisi lain ada sebagian masyarakat yang hidup dari penghasilan harian. Jika tetap mengikuti pelatihan, maka kemungkinan selanjutnya adalah masyarakat tersebut meninggalkan pekerjaannya dan tak mendapatkan penghasilan pada hari itu. Inilah yang dimaksud Agus berbagai program harus dijalankan dengan berbagai modifi kasi. “Kalau pembangunan sumber daya manusia itu perlu menyesuaikan subjek yang dibangun. Ada feedback, ada sikap yang berbeda. Kalau ada program, harus adaptasi,” katanya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News