Penataan Malioboro Disebut Perlu Belajar dari Penang Malaysia

Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja terus melakukan beautifikasi atau penataan untuk mempercantik kawasan Sumbu filosofi termasuk Malioboro dan pedagang kaki lima (PKL). Pengamat tata ruang perkotaan melihat Pemkot Jogja dalam menata perlu belajar dari Penang, Malaysia.

Direktur Arkom Indonesia, Yuli Kusworo, menjelaskan PKL di Malioboro sudah ada sejak lebih dari 50 tahun yang lalu, turun-temurun ke anak cucu. Keberadaan PKL di Malioboro sudah menjadi bagian dari heritage itu sendiri.

“Ruang-ruang PKL ini yang kalau mau ditata kemudian diberi label internasional, banyak metode dan contoh yang ada. Di Asia Tenggara, kalau bicara world Heritage City ada di Penang, Malaka, Bangkok dan seterusnya. Kita bisa melihat pemerintah sebaiknya belajar dari tempat-tempat tersebut,” katanya, Kamis (2/1/2025).

Pada kota-kota tersebut, bisa diintegrasikan ruang informal dan ekonomi kerakyatan dalam satu kawasan yang diberi label warisan budaya dunia.

BACA JUGA: Bursa Transfer Pemain Sepak Bola, PSS Sleman Melepas Ricky Cawor

“Apakah hanya sekadar beautifikasi ruang fisik, kemudian orang-orangnya disingkirkan, disembunyikan, saya pikir itu tidak adil,” ungkapnya.

Tata ruang kota Kraton selalu ada unsur pasar, alun-alun, Kraton dan masjid. Pada 1930, arsitek Belanda Thomas Karsten menata PKL dengan membuat Pasar Beringharjo. Penatan itu dilakukan dengan proses yang baik dan memanusiakan manusia.

“Sekarang sudah hampir 100 tahun tapi prosesnya sepertinya mundur sekali. Tidak ada partisipasi publik, PKL tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Ini penting untuk menjadi catatan bersama. Apakah memindahkan PKL hanya memindahkan fisik dan membangun bangunan? Saya pikir tidak karena kita bicara tentang ruang ekonomi,” katanya.

Pelibatan PKL dalam proses penataan ini terjadi di Penang, Malaka dan kota-kota World Heritage City lainnya.

“Di sana festival rakyat, PKL, festival budaya semuanya jalan. Karena penduduk lokal dilibatkan. Di Penang misalnya, ada kampung nelayan yang dulunya mau digusur kemudian dilibatkan, sekarang membuat bisa festival,” kata dia.

Aktivis jaringan masyarakat sipil Jogja, Elanto Wijoyono, menuturkan di Jogja dan banyak daerah di Asia Tenggara, memiliki karakter masyarakat informalitas seperti kelompok PKL. Karakter ini harus dipahami pengambil kebijakan untuk melakukan penataan yang sesuai.

“Dengan banyak karakter informalitas tapi kemudian coba dibangun ke arah yang sama sekali berbeda menjadi formalisme yang sempit, tentu saja akan menindas banyak kelompok,” katanya.

Ia melihat Pemkot Jogja sering menggunakan referensi Singapura untuk melakukan pembangunan dan penataan kota. Hal ini tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. “Tentu saja sangat berbeda ruang-ruang publik di Singapura ketika dibanding dengan ruang publik di kota-kota lain di Asia Tenggara termasuk Jogja,” katanya.

Hal ini menunjukkan kegagalan pemahaman Pemkot Jogja dalam mendudukkan pengelolaan ruang-ruang publik. Keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan juga diperlukan dalam prinsip good governance, yang sayangnya seringkali tidak diterapkan di Jogja.

“Dalam prinsip governance, isu-isu publik menjadi ruang yang harus terbuka untuk dirembuk. Tidak bisa kemudian hanya berbasis pada apa yang dikatakan pemerintah. Jadi secara konsep banyak salah kaprah yang sampai sekarang bisa kita temui termasuk pada penataan Malioboro,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News