Gandeng Swasta, Pemkot Jogja Tekan Angka Stunting dengan CSR

Alfi Annisa Karin

Sabtu, 18 Januari 2025 - 19:07 WIB

Maya Herawati

Gandeng Swasta, Pemkot Jogja Tekan Angka Stunting dengan CSR

Pelaksanaan program Centing Buhari yang merupakan kolaborasi antara DP3AP2KB, Dinkes, dan swasta dalam upaya menekan angka stunting di Kota Jogja beberapa waktu lalu. - dok - Pemkot Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja terus berupaya untuk menekan angka prevalensi stunting. Salah satunya ditempuh dengan turut menggandeng peran swasta dengan konsep corporate social responsibility (CSR).

Salah satunya program cegah stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan ibu hamil dan anak balita atau Centing Buhari. Program ini merupakan kerja sama antara Pemkot Jogja dengan Patra Malioboro dalam upaya menekan angka stunting.

Selain program Centing Buhari, Kabid Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja Herristanti menuturkan program lainnya adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program ini diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Herristanti mengatakan program Genting ini turut menggandeng pihak swasta dengan konsep CSR dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Salah satu fokusnya adalah pihak swasta memberikan makanan tambahan pada sasaran yang belum tercover oleh program Dinkes.

"Dinkes sudah memiliki anggaran untuk pemberian makanan tambahan. Namun, ada sasaran yang belum tercover khususnya balita dengan masalah gizi seperti anak dengan berat badan tidak naik atau anak yang membutuhkan intervensi lain,” ujarnya.

Herriatanti menuturkan Dinkes turut digandeng sebagai mitra utamanya dalam hal pendataan dan menangani sasaran yang membutuhkan intervensi lebih lanjut.

Meski demikian, DP3AP2KB juga turut melakukan survei ketahanan keluarga yang mengungkap beberapa faktor terkait stunting. Mulai dari tingginya angka perokok di keluarga yang mencapai hampir 50 persen, rumah tidak layak huni, serta kurangnya perhatian terhadap pola asuh pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Survei ini digunakan sebagai acuan dalam upaya kampanye informasi, edukasi, dan komunikasi yang tepat sasaran.

"Data ini bisa menjadi perhatian bagi lintas sektor untuk meningkatkan koordinasi dan langkah konkret,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News