SIGAB Terbitkan Buku Panduan Mendorong RPJMD Berperspektif Difabel

Harianjogja.com, JOGJA—Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia menerbitkan buku Panduan Mendorong Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berperspektif Difabel. Melalui buku ini, diharapkan penyusunan RPJMD di daerah-daerah semakin mengakomodasi kebutuhan difabel.

Direktur SIGAB Indonesia, M. Joni Yulianto, menjelaskan buku panduan ini merupakan hasil dari tindak lanjut kegiatan sebelumnya, yakni pelatihan untuk mengawal pengarusutamaan inklusi difabel dan ketelibatan organisasi difabel dalam penyusunan RPJMD pada akhir Desember 2024.

BACA JUGA: Kisah Sutradara Film Tunanetra Pertama di Indonesia

Dari kegiatan tersebut, SIGAB menangkap kegelisahan dari berbagai daerah dan praktik baik, advokasi yang dilakukan, juga tantangan dalam mendorong program-program yang inklusif difabel di daerah. “Namun demikian ada banyak problem dan kendala karena belum memiliki payung 'perencanaan pembangunan' terutama di tingkat daerah,” ujarnya, Rabu (5/2/2025).

Di sisi lain menurut Joni, momentum pergantian kepala daerah baru sangat penting untuk mengawal rencana RPJMD tersebut lebih kuat dalam kerangka penguatan isu inklusi difabel. “Diharapkan juga menjadi referensi baik yang perlu didiskusikan bersama,” imbuhnya.

Penyusun Buku Panduan, Angga Yanuar, menjabarkan sering kali kebutuhan dan aspirasi masyarakat ataupun organisasi difabel tidak cukup diakomodasi secara memadai. Terutama pada proses pelibatan mereka dalam penyusunan.

Dari sana, buku ini menyoroti bagaimana peran-peran strategis organisasi difabel sebagai penghubung antara komunitas difabel dengan pemangku kepentingan. “Itu jadi bagian dari salah satu yang ada di dalam buku panduan ini. Masih ada bab-bab lain, tahap dan langkah bagaimana proses-proses yang bisa dilakukan,” ungkapnya.

Pembangunan daerah yang inklusif merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua, termasuk difabel. Inklusi tidak hanya menjadi kebutuhan moral, tetapi juga bagian integral dari upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai dokumen strategis, RPJMD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, program, dan alokasi anggaran pemerintah daerah selama lima tahun ke depan. Soft file buku ini bisa diakses dan diunduh oleh umum melalui website sigab.org.

Head of Partnership and Policy dari Sekretariat INKLUSI, Irene Wijaya, menuturkan dokumen RPJMN dam RPJMD sangat penting karena menjadi prasyarat kebijakan dan program yang memastikan hak difabel ada di dalamnya. Kebijakan tersebut bisa menjadi kurang efektif ketika belum ada payung hukum yang mengintegrasikan dengan isu inklusi difabel.

“Penting untuk kita semua untuk memahami itu dalam kebijakan yang teknokratik. Ini sesuai dengan pilar ketiga dari program inklusi terkait dengan keterlibatan atau partisipasi bermakna kelompok rentan dalam kebijakan” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News