Puasa, Skema Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Gunungkidul Masih Dikaji

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Program makan bergizi gratis (MBG) di Gunungkidul mulai dilaksanakan Senin (17/2/2025). Memasuki puasa dilakukan pengkajian untuk pelaksanaan program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini.

Komandan Kodim 0730/GK, Letkol Inf Roni Hermawan mengatakan, belum bisa menjelaskan terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis pada saat puasa. Ia berdalih, Kepala Dapur Sehat yang di kompleks Kodim baru melakukan koordinasi dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Kota Jogja untuk mekanisme penyaluran.

“Ya kalau hari biasa ada pengiriman ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran penerima program. Tapi, karena puasa ada siswa yang menjalankan ibadah ini sehingga butuh dikaji agar bisa efektif,” kata Roni, Rabu (26/2/2025).

BACA JUGA: Dapur Umum di Boyolali Tetap Distribusikan MBG saat Ramadan, Menunya Kurma hingga Biskuit

Selama masih dalam koordinasi, ia belum bisa memastikan terkait dengan kebijakan penyaluran saat Bulan Puasa. “Nanti kita informasikan lebih lanjut karena memang masih dibahas. Kepala Dapur Sehat juga baru ke Kota Jogja, mungkin untuk rapat tentang makan bergizi gratis saat Puasa,” katanya.

Ditambahkan dia, terus ada upaya evaluasi didalam pelaksanaan. Secara umum, program makan bergizi gratis dapat berjalan lancar, namun ada beberapa catatan untuk perbaikan.

Sebagai contoh, kata Roni, beberapa kali ada temuan nasi yang disajikan terlalu lembek karena saat dimasak terlalu banyak air. Di sisi lain, ada buah pepaya yang disajikan belum terlalu matang.

“Terus akan kami evaluasi untuk pelaksanaan yang lebih baik dengan kualitas menu tetap terjaga. Tapi, secara umum, anak-anak Alhamdulillah suka dan makanan yang disajikan habis tersantap,” kata Roni.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat, maka pemkab diwajibkan mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp19,5 miliar. Ketentuan ini mengacu pada kemampuan keuangan yang dimiliki pemkab sehingga setiap wilayah memiliki pagu berbeda-beda.

Meski demikian, ia mengakui, hingga sekarang belum bisa menyediakan secara penuh. Pasalnya, alokasi anggaran yang dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 baru sebesar Rp12,2 miliar.

Rencananya kekurangan pagu ini akan dipenuhi pada saat pembahasan APBD Perubahan 2025. “Kekurangan dipenuhi melalui kajian tentang pendapatan hingga keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di Tahun Anggaran 2024,” katanya.

Menurut Putro, ada perubahan perencanaan berkaitan dengan anggaran makan bergizi gratis. Pada awalnya, pagu dialokasikan untuk membiayai program ini, tapi sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo diminta digunakan memperbaiki infrastruktur Pendidikan.

“Dana yang sedianya untuk membiayai makan gratis masih disimpan karena belum kami pergunakan,” ungkapnya. (David Kurniawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News