Apdesi Bantul Ragukan Efektivitas Program Koperasi Desa Merah Putih

Harianjogja.com, BANTUL–Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul mengungkapkan keraguannya terhadap rencana pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan berdiri pada Juni mendatang.

Meskipun koperasi ini akan segera didirikan, kejelasan terkait program dan mekanismenya masih belum terlihat. "Kalau cuma berdiri saja ya tidak masalah, tapi terkait dengan programnya seperti apa Mau apa, mau bagaimana, itu yang belum jelas," kata Ketua Apdesi Bantul, Marhadi Badrun, Rabu (5/3/2025). 

BACA JUGA: Pemerintah Bakal Meluncurkan 70.000 Koperasi Merah Putih, Biaya Pakai Dana Desa

Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah pusat akan mengalokasikan dana tambahan untuk mendukung koperasi ini, mengingat dana desa sudah direncanakan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus).

"Padahal dana desa itu kan sudah dimusdeskan. Jadi kalau pemerintah pusat ingin melaksanakan langsung, ya bisa saja, tapi semuanya harus pakai proses," katanya.

Salah satu tujuan pembentukan koperasi ini adalah menyerap hasil panen petani agar distribusi lebih efisien dan harga lebih stabil. Namun, Marhadi mempertanyakan sumber dana untuk menjalankan program ini.

"Kalau mau menyerap hasil tani, itu uangnya dari mana? Karena semua anggaran sudah diplot ke masing-masing kegiatan," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini belum ada koperasi desa yang sudah berdiri, baik di tingkat kelurahan maupun desa di 75 desa wilayah setempat. "Belum ada koperasi milik desa," katanya. 

Meskipun hingga saat ini belum ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjalankan program penyerapan hasil tani, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya tumpang-tindih antara program koperasi dan BUMDes ke depannya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025. Dalam pertemuan ini, pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih), yang akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.

Zulhas juga menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.

“Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai Rp3 – Rp5 miliar. Kan ada dana desa Rp1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.