Pakar UGM Nilai Desentralisasi Total Pengelolaan Sampah Tidak Tepat

Harianjogja.com, JOGJA—DIY tengah bertransformasi pada pengelolaan sampah desentralisasi oleh masing-masing kabupaten-kota. Kebijakan desentralisasi total dipandang kurang tepat karena karakteristik setiap wilayah berbeda dan perlu adanya intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi.

Dosen Departemen Teknik Kimia UGM yang juga terlibat dalam pengelolaan sampah universitas di Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT), Chandra Wahyu Purnomo, menjelaskan produksi sampah khususnya di wilayah perkotaan di DIY sudah mencapai ratusan ton per hari.

“Kalau bicara material ratusan ton yang harus dimusnahkan hari itu juga karena hari berikutnya ada ratusan ton lagi, jelas harus ada fasilitas yang tepat teknologi, tepat posisi, tepat lingkungan dan tepat pengelolaan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Masalah Sampah di Jogja Seolah Usai

Kampus kata dia, bisa dilibatkan untuk membantu memilihkan teknologi, mengakses atau bahkan mengembangkan teknologi sendiri dengan kapasitas atau jenis sampah tertentu.

“Kalau bicara ratusan ton material, mau tidak mau ya skalanya industri. Kecuali kalau di desa masih banyak daun, organik, bisa ditangani sendiri. Tapi kalau kota besar harus ada fasilitas skala industri,” ungkapnya.

Ia melihat kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah yang tengah diupayakan Pemda DIY, kurang tepat jika diterapkan desentralisasi total. Hal ini disebabkan masing-masing kabupaten-kota memiliki karakteristik sendiri dalam produksi dan pengelolaan sampah.

Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang dilakukan di UGM. Masing-masing fakultas memiliki fasilitas pengelolaan sampah. Namun Universitas tetap mengakomodir sampah yang tidak terkelola sepenuhnya di fakultas yang tidak memiliki cukup lahan.

“UGM di setiap fakultas punya sendiri-sendiri fasilitas pengelolaan sampah, yang tidak bisa ditangani ditarik ke PIAT dengan fasilitas lebih lengkap, macem-macem, organik dan anorganik bisa. Idealnya sepreti itu. Harus ada keseimbangan, ga bisa semua desentralisasi,” ungkapnya.

Beberapa fakultas yang berada di sekitar Grha Sabha Pramana (GSP) seperti Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) dan sekitarnya tidak memiliki cukup lahan untuk pengelolaan sampah. Sementara Fakultas Teknik dan Fakultas Biologi memiliki lahan yang luas.

Hal serupa juga terjadi di skala yang lebih luas, yakni DIY. Kota Jogja dengan lahan terbatas memiliki produksi sampah yang besar. Maka Pemda DIY harus mengintervensi untuk pengelolaan sampahnya. “Desentralisasi 100 persen menurut saya berat. Karena sampah juga mobile,” katanya.

Kampus selama ini juga sudah berperan terutama dalam pengabdian masyarakat melalui KKN. Di samping itu, kampus juga bisa melakukan studi perencanaan pengelolaan sampah. Ia sendiri sudah terlibat dalam penyusunan masterplan pengelolaan sampah Kota Jogja.

“Itu sudah jadi perwal, masterplan 10 tahun sampai 2035. Menyusunya 2022. Cuma memang di masterplan itu masih menyisakan masih bisa buang ke Piyungan, karena isu piyungan tutup masih samar-samar waktu itu. Itu perlu ditinjau ulang, disesuaikan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.