Pendaftaran Masih Berlansung, 2.433 Anak di Gunungkidul Berpeluang Masuk ke Sekolah Rakyat

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) mendata ada sebanyak 2.433 anak di Gunungkidul bisa masuk ke Sekolah Rakyat. Proses pendaftaran berlangsung hingga 30 April 2025.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Gunungkidul, Herjun Pangaribowo mengatakan, penerimaan calon siswa untuk sekolah rakyat untuk jenjang SMA sudah dibuka. Di wilayah DIY, baru dibuka di Balai Terpadu dr. Soeharso di Kalurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

Sekolah ini akan menampung sebanyak 100 siswa baru. Adapun lokasi kedua berada di Kabupaten Sleman, tepatnya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) DIY di Kalurahan Tamanmartani, Kalasan dengan kuota 50 anak.

“Proses pendaftaran dibuka hingga 30 April 2025,” kata Herjun, Sabtu (26/4/2025).

Dia menjelaskan, program sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi keluarga miskin. Program ini dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sementara Eksisting Nasional (DTSEN).

BACA JUGA: Mahasiswa UNS Terjatuh saat Memanjat Tebing di Pantai Siung Gunungkidul, Korban Selamat

“Program ini terbuka bagi siswa kelas 9 SMP atau MTs yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ungkapnya.

Pihaknya telah melakukan pendataan terhadap calon siswa di sekolah rakyat seusai dengan ketentuan berlaku. Hasil inventarisasi yang dilakukan ada total 43.080 siswa miskin yang tercatat dalam sistem Dapodik dan data Kemensos.

Meski demikian, sambung dia, tidak semua bisa masuk di sekolah rakyat. Berdasarkan persyaratan merupakan siswa kelas 9 SMP atau sederajat, maka yang berpotensi masuk ada 2.443 anak.

“Kami [Pendamping PKH] akan berperan aktif mendampingi dalam proses pendaftaran maupun seleksi di sekolah rakyat,” imbuh Herjun.

Dengan waktu pendaftaran yang tinggal beberapa hari lagi, ia mengimbau para orang tua segera berkoordinasi dengan sekolah atau pendamping PKH terdekat. Tujuannya untuk dapat mengikuti proses seleksi secara optimal.

“Program ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui jalur Pendidikan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan, sudah ada rapat koordinasi guna membahas kelanjutan pembangunan sekolah rakyat. Meski demikian, untuk realisasinya, pemkab kesulitan menyediakan lahan seluas 5-10 hektare sesuai dengan ketentuan dari Kementerian.

“Kami tidak punya lahan seluas yang dibutuhkan untuk membangun sekolah rakyat,” kata Sri Suhartanta, Selasa (22/4/2025).

Kendati demikian, ia mengakui tetap ada upaya agar sekolah ini bisa dibangun di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu opsi yang dilakukan dengan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar pembangunanya memanfaatkan bekas sekolahan yang terdampak regrouping.

“Banyak sekolah yang digabungkan sehingga bekas gedungnya tidak terpakai. Ini yang sedang coba kami usulkan agar bisa dimanfaatkan untuk sekolah rakyat,” kata mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.