Perlinsos Jadi Basis Bansos 2027, Penerima Bantuan di Kulonprogo Wajib Daftar
Dinsos Kulonprogo mengingatkan penerima bansos wajib mendaftar Perlinsos karena aplikasi ini akan menjadi basis data penyaluran bantuan mulai 2027.
Pernikahan - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kulonprogo mencatat, angka pernikahan di wilayahnya selalu menurun tiap tahunnya. Jumlah penurunannya pun setiap tahun sampai angka ratusan.
Tren pemuda Kulonprogo tak buru-buru cepat menikah itu dipengaruhi beberapa faktor sehingga generasi muda sekarang enggan memutuskan untuk cepat-cepat menikah.
Kepala Kantor Kemenag Kulonprogo, Wahib Jamil mengungkapkan, alasan karir, ekonomi, pendidikan hingga kesiapan menjadi faktor penurunan. Selain itu menurutnya, ada faktor jumlah penduduk usia menikah yang mengalami penurunan. “Setelah selesai kuliah pun tidak langsung menikah baik kerja dulu atau lainnya baru siap menikah,” katanya, Kamis (15/5/2025).
Bahkan ketika lulus S1 malah melanjutkan sekolah lagi ke tingkat S2. Ada juga yang lebih memikirkan karirnya terlebih dahulu ketika sudah mumpuni baru memutuskan menikah. “Berbeda dengan zaman dahulu ketika usia 20-22 kalau tidak segera menikah kurang bagus,” katanya.
Di zaman sekarang, lanjutnya, sudah tidak ada perspektif semacam itu di tengah-tengah masyarakat. Wahib pun melihat hal tersebut ada indikasi semakin melek akan pernikahan tidak selalu buru-buru sehingga berujung perceraian. Menurutnya, Kantor Kemenag Kulonprogo menekankan adanya bimbingan pernikahan untuk calon pengantin.
“Kami sudah punya target semua calon pengantin dapat bimbingan pernikahan dari semua aspek,” tuturnya. Mulai dari aspek agama, kesehatan, perencanaan keuangan, mengatasi konflik akan menjadi materi utama bimbingan pernikahan.
Wahib menuturkan, pada 2020 angka pernikahan di Kulonprogo mencapai 2.777 pengantin. Lantas di tahun berikutnya yakni 2021 angkanya menurun 105 menjadi hanya 2.672 pernikahan yang tercatat di KUA seluruh Kulonprogo. Di 2022 angka pernikahan kembali menurun sebanyak 169 sehingga total pernikahan di tahun tersebut hanya 2.503.
BACA JUGA: Semua Disabilitas di Kota Jogja Mendapat Akses Pendidikan Gratis
Sedangkan di 2023 angka penurunan pernikahan di Kulonprogo mencapai 71 dibanding 2022. Adapun total pernikahan di 2023 mencapai 2.432 pasangan pengantin. Penurunan angka pernikahan paling banyak terjadi dari 2023 ke 2024 mencapai 183 dengan total yang tercatat di 2024 ada 2.242 pasangan.
“Betul untuk tren pernikahan di Kulonprogo menurun, di 2025 ini saja sampai 15 Mei baru ada 542 pernikahan yang tercatat,” ungkap Wahib.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kulonprogo pun tidak membantah hal tersebut. Fenomena tersebut tentu sebagai situasi yang negatif.
Kepala DPMKPPKB Kulonprogo, Muhadi mengaku, akan mengadvokasi untuk membangun keluarga berkualitas agar pernikahan tidak dihindari. Menurutnya, kalangan remaja atau usia produktif Kulonprogo agar mempersiapkan masa muda, pernikahan, pengasuhan agar kemudian menjadi keluarga berkualitas. “Rata-rata penduduk Kulonprogo memang menurun sehingga angka pernikahan menurun,” katanya.
Selain itu juga alasan ekonomi, karir, tanggung jawab menjadi banyak penduduk Kulonprogo enggan menikah. Dia menilai itu budaya yang buruk karena setiap individu memiliki tanggung jawab untuk meneruskan sejarah keluarganya dengan menikah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinsos Kulonprogo mengingatkan penerima bansos wajib mendaftar Perlinsos karena aplikasi ini akan menjadi basis data penyaluran bantuan mulai 2027.
Budidaya nangka di Gunungkidul bakal terus diperkuat untuk memenuhi pembuatan gudeg yang jadi makanan khas di DIY karena masih banyak datangkan dari luar daerah
Kebakaran rumah di Weru Sukoharjo menghanguskan bangunan dan isinya. Kerugian ditaksir Rp200 juta, termasuk uang dan perhiasan emas.
Indonesia meraih lima emas di Asian Games 2026 dan finis peringkat 16 dengan total 39 medali, melampaui target empat emas.
Eks pimpinan keselamatan OpenAI David Robinson mundur dan memperingatkan risiko keamanan AI serta pentingnya pengawasan independen.
Kasus korupsi pengurusan HGB menyoroti dugaan mafia tanah ATR BPN dan pentingnya pengawasan diskresi dalam pelayanan pertanahan.