Bupati Bakal Naikkan Anggaran Infrastruktur 3 Kali Lipat di 2026, Begini Respons Komisi C DPRD

Yosef Leon

Senin, 09 Juni 2025 - 23:07 WIB

Ujang Hasanudin

Bupati Bakal Naikkan Anggaran Infrastruktur 3 Kali Lipat di 2026, Begini Respons Komisi C DPRD

Penampakan salah satu wilayah di Banguntapan, Bantul yang belum lama ini mendapat alokasi anggaran peningkatan infrastruktur kawasan kumuh. Pemkab Bantul berencana menaikkan anggaran infrastruktur jadi Rp180 miliar pada 2026. - Ist

Harianjogja.com, BANTUL – Komisi C DPRD Bantul menyebut akan mendukung langkah Bupati Bantul Abdul Halim Muslih yang berencana meningkatkan anggaran infrastruktur menjadi Rp180 miliar pada tahun 2026. Namun, Pemkab diingatkan agar penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tidak dikendalikan oleh kepentingan politik semata.

“Kami dari Komisi C tentu mendukung program infrastruktur karena itu juga penunjang ekonomi. Tapi catatannya, jangan sampai diberikan ke proyek-proyek yang tidak sesuai, hanya karena janji politik di daerah-daerah tertentu,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul, Datin Wisnu Pranyoto, Senin (9/6/2026).

Datin menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus fokus pada wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan dan memiliki dampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan kawasan wisata Parangtritis sebagai salah satu prioritas pembangunan.

“Parangtritis itu sekarang sudah jadi tujuan wisata utama. Jadi, infrastruktur menuju ke tempat-tempat wisata seperti itu harus benar-benar diperhatikan. Karena selain mendukung sektor pariwisata, itu juga bisa membantu UMKM yang ada di sekitar lokasi,” ujarnya.

Datin berharap, dengan peningkatan anggaran tiga kali lipat tersebut, pembangunan yang dilakukan benar-benar menyentuh sektor-sektor strategis dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Bantul.

"Harus benar-benar dipetakan daerah mana yang butuh dan prioritas untuk ditingkatkan infrastrukturnya," kata dia.

Sebelumnya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa anggaran infrastruktur di daerah ini akan meningkat signifikan dari Rp60 miliar pada 2025 menjadi Rp180 miliar pada 2026. Anggaran ini akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dan perkotaan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) setempat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News