Pemkab Bantul Anggarkan Rp60 Miliar untuk Premi PBI BPJS Kesehatan

Harianjogja.com, BANTUL - Pemkab Bantul melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, pada tahun anggaran 2026 mengalokasikan anggaran lebih kurang sebesar Rp60 miliar untuk jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduknya melalui Peserta Bantuan Iur (PBI( Jaminan Kesehatan Nasional.

"Tahun 2026 alokasi untuk Jamkesda itu hampir Rp60 miliar. Anggaran itu untuk mencukupi jaminan kesehatan semua warga kurang mampu," kata Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Tri Widiyantara di Bantul, Senin.

Menurut dia, anggaran Jamkesda guna pembayaran premi bagi warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bantul dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan itu menjadi salah satu yang terbesar dari beberapa bidang kesehatan.

Dia mengatakan terlebih cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) untuk Bantul saat ini telah mencapai lebih dari 98 persen, artinya pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang sesuai agar jaminan kesehatan bagi warga itu berjalan.

"Anggaran untuk pembayaran premi PBI APBD ini juga cukup besar karena UHC kita sekarang sudah 98,2 persen, sehingga ini juga menyerap anggaran cukup besar untuk Jamkesda yang digunakan untuk pembayaran premi PBI APBD," katanya.

Meski demikian, Agus tidak hafal jumlah warga Bantul yang harus dicover dalam pembayaran premi tersebut, namun hal itu merujuk pada cakupan UHC yang 98 persen, meskipun di antaranya juga dicover dari APBN, dan juga dari perusahaan peserta BPJS bukan PBI.

BACA JUGA: Pemkab Bantul Rencanakan Seragam Sekolah Gratis Tahun Depan

"Karena UHC yang 98 persen itu nanti ada dari PBI APBN, PBI APBD, kalau jumlah yang dibiayai daerah saya lupa, tetapi untuk mencukupi cakupan kesehatan semesta 98 persen. Namun, harapannya bisa lebih banyak lagi dari 98 persen itu," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait total anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026, pihaknya mendapat porsi besar, meski secara angka tidak disebutkan secara detail.

"Untuk 2026 anggaran sebesar itu karena sekarang untuk APBD kita gabungan, ada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Panembahan Senopati, Rumah Sakit Saras Adyatma, kemudian untuk puskesmas. Jadi memang dialokasikan dana besar, karena anggarannya ada tersendiri," katanya.

Dia juga mengatakan, puskesmas juga perlu anggaran besar karena selain untuk kapitasi Puskesmas, sistem pembayaran yang digunakan dalam program JKN berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, juga untuk operasional puskesmas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara