Advertisement
Polemik Tanah Bukit Bintang, Pemkab Bantul: Status TKD Berdasarkan Perdes Srimulyo
Ilustrasi bukit - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL – Polemik status tanah di kawasan Bukit Bintang, yang kini menjadi lokasi Bukit Indah Resto & Hotel, masih berlanjut.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul, Suparman menegaskan, posisi pemerintah mengacu pada peraturan desa (perdes) Srimulyo yang menetapkan lahan tersebut sebagai Tanah Kas Desa (TKD).
Advertisement
“Hari ini secara hukum tanah itu TKD karena perdes Srimulyo menyebut demikian, termasuk tercatat dalam daftar inventaris desa. Kalau ada klaim lain, harus dibuktikan secara hukum,” kata Suparman, Selasa (26/8/2025).
BACA JUGA: Polemik Tanah Kas Desa Srimulyo, Pemkal Konsultasi ke Pemkab Bantul
Menurutnya, pengembalian status tanah tidak bisa dilakukan sepihak. “Kalau ada dua klaim, ya biar berproses secara hukum, entah itu ke pengadilan atau jalur lain,” ujarnya.
Suparman juga menanggapi informasi adanya sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut. Ia menegaskan hingga kini tidak ada bukti sertifikat yang dimaksud. “Kalau memang ada SHM, tunjukkan. Kami sudah konfirmasi ke kelurahan, tidak ada sertifikat atas nama siapa pun,” jelasnya.
Sebelumnya, Plt Lurah Srimulyo, Nurjayanto, menyebut lahan seluas 2.750 meter persegi di Persil 34/Kelas IV itu menjadi sorotan karena diduga pemanfaatannya tidak sesuai aturan TKD.
Kasus ini bahkan masuk penyidikan Polda DIY melalui Sprin.Sidik/88/VI/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus/Polda DIY terkait dugaan korupsi pemanfaatan TKD.
Namun, hasil penelusuran dokumen membuka fakta baru. Berdasarkan buku letter E Nomor 1488, lahan tersebut tercatat sebagai hak milik atas nama Mangun Pawiro dan pernah diperjualbelikan kepada Somo Pawiro pada 1976.
“Artinya, dokumen ini menyebut tanah itu bukan TKD, tapi tanah hak milik,” kata Nurjayanto, Rabu (20/8/2025).
Perbedaan data ini membuat polemik semakin rumit karena menyangkut kepastian hukum dan tata kelola aset kalurahan. “Kami perlu kejelasan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih pemahaman maupun kesalahan kebijakan,” kata Nurjayanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadi Tersangka Pembunuhan Kacab Bank BRI, UGM Nonaktifkan Dwi Hartono
Pemkot Jogja Pantau Volume Sampah Harian dengan Sistem Digital
Punya Potensi Tinggi, UGM Dampingi Peternak Ayam Jowo Super di DIY
SMP Muhammadiyah 2 Jogja Juara Festival Band Pelajar DIY-Jateng
Advertisement
Stadion Mandala Krida Masih dalam Pengawasan KPK, Kajian Renovasi di 2026
Pemangkasan Danais Tak Terlalu Berdampak pada Wisata Wukirsari Bantul
Kekerasan di RSUP Sardjito, DPRD DIY Serukan Perlindungan Hukum bagi Nakes
Bupati Endah Ingin Tangkapan Ikan Nelayan Gunungkidul Bisa Memasok MBG
Kasus Campak di Bantul Diklaim Masih Terkendali
Advertisement
Subsidi Dipangkas, Pendapatan Trans Jogja Harus Tetap Meningkat
Ini Pesan Bupati Sleman Saat Menghadiri Pengukuhan Pengurus LKK Sariharjo
Polemik Tanah Bukit Bintang, Pemkab Bantul: Status TKD Berdasarkan Perdes Srimulyo
Jadwal SIM Corner Jogja Mall City dan Ramai Mal Malioboro, Rabu 27 Agustus 2025
Pembebasan Tanah Wakaf untuk Tol Jogja-Solo Tunggu Lahan Pengganti
Advertisement
Edarkan Sabu dan Pil Kuning, Polisi Ringkus Dua Pria di Kulonprogo
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Bakal Bongkar Jembatan Apung, Warga Pajangan Menolak
- Tim Saber Pungli Dibubarkan, Begini Penjelasan Pemkab Gunungkidul
- DPRD Kulonprogo Tetapkan Raperda Kesejahteraan Lansia Menjadi Perda
- Suryodiningratan Dorong Warga Terapkan Program Mas Jos
- SDN Terban Direnovasi, Siswa Belajar di Rumah Warga hingga Desember
Advertisement
Advertisement
