Warga Karangwuni Pertanyakan Ganti Rugi Pembebasan Lahan JJLS

Harianjogja.com, KULONPROGO—Sejumlah warga Karangwuni Wates, Kulonprogo mempertanyakan nasibnya yang tidak kunjung jelas selama enam tahun terakhir. Mereka mempersoalkan kelanjutan proyek pengerjaan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) lantaran sudah dijanjikan ganti rugi untuk pengadaan lahan tetapi belum terealisasi.

JJLS di Kulonprogo di antaranya melintasi Kalurahan Karangwuni yang akan dilakukan pelebaran jalan sehingga berdampak ke lahan-lahan milik warga. Sebagai aksi protes, Senin (1/9/2025) warga Karangwuni memasang sejumlah spanduk protes di sejumlah titik yang menjadi proyek JJLS.

Spanduk tersebut mayoritas bertuliskan menanyakan kepastian pembayaran uang ganti rugi atas pengadaan JJLS ini. "Enam tahun masyarakat menunggu tidak ada kejelasan terkait ganti ruginya padahal sudah ada nilai appraisal tidak ada tindakan pencairan dana," ucap Koordinator Warga Karangwuni, Eko Yulianto kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

BACA JUGA: Gunungkidul Buka Peluang Kerja Sama Olah Sampah dengan Kota Jogja

Menurutnya, audiensi dan berbagai pertemuan sudah pernah dilakukan warga dengan para pemangku kebijakan. Di tingkat Kabupaten sampai di tingkat Provinsi sudah pernah dilakukan pertemuan antara warga dan pemerintah. Namun tidak pernah ada yang membuahkan hasil lantaran memang program JJLS ini leading sektornya di pemerintah pusat.

"Dari setiap pertemuan jawabannya izin penetapan lokasi (IPL) baru dan ketentuan pusat. Padahal IPL baru menghamburkan uang lagipula tidak ada perubahan koordinat tanah gusuran," kata Eko.

Dia menilai, kesungguhan pemerintah warga hanya butuh kejelasan pembayarannya dilakukan kapan. Apalagi sudah menunggu enam tahun seharusnya ada kompensasi selama waktu tersebut.

Eko menuturkan, sejumlah warga yang belum mendapatkan ganti rugi sudah meminjam uang ke bank untuk proses pemindahan rumah. Lantaran sudah ada nilai penetapan sehingga yakin ketika nanti dibayarkan bisa langsung menggantinya. "Sekitar ada 250 bidang tanah yang belum dibayarkan ganti ruginya," ungkapnya.

Direncanakan ada 20 spanduk yang akan dipasang. Sementara untuk hari ini baru akan delapan yang dipasang. Peruntukannya sebagai teguran kepada pemerintah terkait kejelasan JJLS.

"Makanya kami sudah kasih deadline apabila tidak ada kejelasan selama empat bulan warga menolak," kata Eko yang juga memiliki tanah terdampak dan belum mendapat ganti rugi.

Warga Karangwuni, Mujiran yang juga lahannya terdampak JJLS sangat menantikan ganti rugi tersebut. Menurutnya, harus ada kejelasan terkait waktu realisasi tersebut. Adapun ketika tidak berlanjut, pihaknya pun tidak mempermasalahkannya.

Dia mempertanyakan lamanya proses pencairan ganti rugi. Menurutnya kalau tidak jadi akan menjual tanahnya secara mandiri. "Lahan saya yang terdampak di dua tempat sekitar 500 meteran ada bangunannya. Waktu itu uang ganti ruginya sekitar 700 jutaan dan sudah tanda tangan ada kuitandi dan buku banknya kok tidak jadi," ungkapnya.

BACA JUGA: LBH Jogja Dampingi Puluhan Massa Aksi Ditangkap Polda DIY

Lurah Karangwuni Anwar Musadad mengungkapkan di wilayahnya ada 487 bidang tanah yang terdampak proyek JJLS. Jumlah sebanyak itu nilainya mencapai Rp147,6 miliar. Menurutnya dari 487 bisang tanah 46 di antaranya sudah dibayarkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News