Dishub Bantul Ajukan Rute Baru, Tarif Bisa Lebih Murah

Kiki Luqman

Minggu, 12 April 2026 - 16:07 WIB

Jumali

Dishub Bantul Ajukan Rute Baru, Tarif Bisa Lebih Murah

Kepala Dishub Bantul, Singgih Riyadi saat ditemui di ruangannya, Selasa (19/3/2024). Harian Jogja - Stefani Yulindriani

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Perhubungan Bantul mengusulkan dua rute angkutan perintis untuk memperluas akses transportasi ke wilayah pinggiran pada 2026. Usulan itu diajukan oleh Dishub Bantul ke Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) DIY.

Kepala Dishub Bantul, Singgih Riyadi, menyebutkan dua rute yang diajukan yakni Terminal Imogiri–Selopamioro–Panggang dan Dlingo–Terminal Imogiri–Terminal Palbapang.

Singgih menegaskan pengajuan rute tersebut telah melalui proses diskusi dengan pemerintah kalurahan setempat, termasuk wilayah Selopamioro dan Terong di Kapanewon Dlingo.

“Kami usulkan melalui beberapa tahapan, termasuk mengundang dan berdiskusi dengan pihak terkait,” ujarnya, Ahad (12/4/2026).

BACA JUGA

Dishub berharap rute angkutan perintis ini dapat direalisasikan pada 2026 agar masyarakat di daerah terpencil memiliki akses transportasi yang lebih mudah.

Selain itu, keberadaan angkutan ini juga diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Transportasi Dishub Bantul, Ganis Pratomo Wibowo, menjelaskan pengajuan rute telah dilakukan sejak 2025.

Pada awal 2026, verifikasi bersama Kementerian Perhubungan telah dilakukan dan secara prinsip tidak ada kendala.

“Saat ini tinggal menunggu ketersediaan anggaran dari Kementerian Perhubungan,” jelasnya.

Sasar Wilayah Terpencil

Menurut Ganis, angkutan perintis bertujuan menjangkau wilayah yang belum terlayani angkutan umum, khususnya daerah dengan tingkat mobilitas rendah.

“Saat ini belum ada rute angkutan perintis di Bantul, sehingga kami fokus mengusulkan wilayah terluar,” katanya.

Jika terealisasi, layanan ini akan mendapatkan subsidi pemerintah sehingga tarif yang dibayar masyarakat menjadi lebih terjangkau.

“Misalnya biaya operasional Rp10.000, masyarakat bisa membayar sekitar Rp5.000 karena disubsidi pemerintah,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.