Anggaran Pendidikan DIY 40,14%, Kulonprogo dan Gunungkidul Jadi Sorotan

Harianjogja.com, JOGJA—Alokasi anggaran pendidikan sebesar 40,14% dalam Rancangan APBD (RAPBD) DIY 2027 diharapkan mampu memperkecil kesenjangan rata-rata lama sekolah antardaerah. Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo menjadi perhatian karena capaian rata-rata lama sekolah (RLS) di kedua wilayah tersebut masih tertinggal dibandingkan daerah lain di DIY.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, RLS tertinggi tercatat di Kota Jogja sebesar 12,13 tahun. Posisi berikutnya ditempati Sleman dengan 11,42 tahun, Bantul 10,11 tahun, Kulonprogo 9,33 tahun, dan Gunungkidul 7,64 tahun.

RLS merupakan jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan formal. Data tersebut menunjukkan kesenjangan cukup lebar antara Kota Jogja dan Gunungkidul, yakni mencapai 4,49 tahun.

Artinya, rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kota Jogja telah menempuh pendidikan formal hampir 4,5 tahun lebih lama dibandingkan penduduk pada kelompok usia yang sama di Gunungkidul.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DIY, Sutrisna Wibawa, menilai besarnya alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBD 2027 menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Menurutnya, peningkatan capaian pendidikan DIY tidak cukup hanya mengandalkan prestasi akademik. Pemerintah juga perlu memastikan kesempatan belajar tersedia secara lebih merata di seluruh wilayah.

"Lama sekolah di Gunungkidul dan Kulonprogo masih rendah sehingga perlu dikejar. Kota Jogja paling tinggi," kata Sutrisna saat dihubungi, Minggu (8/11/2026) petang.

Anggaran Pendidikan DIY 2027 Capai 40,14%

Pemerintah Provinsi DIY menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 40,14% dari total belanja daerah senilai Rp4,94 triliun dalam RAPBD 2027.

Anggaran tersebut direncanakan untuk memperluas akses sekolah, meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, serta memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Sutrisna menyambut positif besarnya alokasi anggaran tersebut. Ia berharap penggunaannya diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar sektor pendidikan, terutama ketimpangan capaian lama sekolah antarkabupaten dan kota.

Selama ini, DIY memiliki capaian pendidikan yang relatif unggul secara nasional. Hal itu tercermin dari hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Programme for International Student Assessment (PISA).

Namun, capaian tersebut perlu diimbangi dengan pemerataan. Dengan demikian, kualitas pendidikan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

Pendidikan Vokasi Perlu Diperkuat Lewat Kemitraan Industri

Selain pemerataan akses pendidikan, Sutrisna menilai pengembangan sektor pendidikan perlu memperhatikan penguatan teknologi pembelajaran dan pendidikan vokasi.

Untuk sekolah menengah kejuruan (SMK), pemerintah perlu mendukung kemitraan antara sekolah dan dunia industri. Hubungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat keterkaitan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja.

Kondisi DIY yang bukan merupakan kawasan industri besar menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kemitraan tersebut. Karena itu, dukungan anggaran diperlukan agar kerja sama antara sekolah dan industri dapat dikembangkan.

"Untuk SMK kan basisnya vokasi. Perlu dibangun hubungan antara sekolah dan industri. DIY bukan kawasan industri sehingga perlu ada anggaran untuk ke arah itu," katanya.

Pemerataan Pendidikan Juga Harus Menjangkau SLB

Sutrisna turut mengingatkan pentingnya memastikan pemerataan pendidikan mencakup peserta didik penyandang disabilitas, khususnya mereka yang menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Menurutnya, setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pendekatan pembelajaran dan dukungan pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

"Jenis kebutuhan khusus harus diperhatikan. Pekerjaan diferensial juga perlu menjadi perhatian, terutama untuk SLB," ucapnya.

Melalui alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBD DIY 2027, Sutrisna berharap pemerintah dapat memperkuat pemerataan akses dan kualitas pembelajaran. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu mengejar ketertinggalan rata-rata lama sekolah di Gunungkidul dan Kulonprogo.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.