Warga Kulonprogo Minta Ganti Rugi Tanah Proyek Underpass Rp5 Juta/Meter

Harianjogja.com, KULONPROGO- Warga terdampak pembangunan jalan terowongan (underpass) New Yogyakarta International Airport (NYIA), berkukuh agar tim penilai tidak menghargai tanah mereka di bawah Rp2,5 juta.

Salah satu warga terdampak pembangunan underpass, di Dusun Sidorejo, Desa Glagah, Rusmawarni mengatakan, tahapan sosialisasi telah dilakukan sebanyak satu kali. Dirinya juga telah ikut dalam sosialisasi tersebut. Menurut dia, warga juga sudah mengikuti pendataan, dimintai dokumen salinan sertifikat, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga. Tim penaksir sudah turun melakukan pengukuran, bagian rumahnya yang terdampak salah satunya pekarangan. Hanya saja ia tidak menyebut secara pasti total luasan bidang miliknya yang terdampak pembangunan underpass.

"Nilai juga belum ada, tapi kalau terakhir penilaian untuk NYIA harga per meter dari tepi Jalan Daendels itu Rp2,5 juta," kata dia, yang rumahnya berada di sebelah selatan Jalan Daendels, Jumat (20/4/2018).

Ia menambahkan, dari hasil sosialisasi, seluruh warga bersedia untuk menjual tanah, namun warga meminta agar harga tanah tidak berada di level bawah Rp2,5 juta. Atau tidak jauh berbeda dengan harga penilaian tanah untuk keperluan pembangunan NYIA.

Sementara itu, warga yang berada di utara Jalan Daendels, Esther Sujio menyatakan, pada awal pengukuran menggunakan titik ukur as jalan, bidang miliknya yang terkena dampak pembangunan underpass selebar 45 meter. Namun, karena ada perubahan fisik underpass yang akan dibuat lurus, maka bidang milik Esther yang terdampak underpass hanya total lebar 26 meter dengan jarak dari garis tepian putih jalan hanya 6,5 meter.

"Warga mintanya Rp5 juta per meter, tapi belum tahu, yang menentukan harga kan tim penaksir. Tapi yang jelas tidak mungkin di bawah Rp2,5 juta," terangnya.

Ia berharap, setelah underpass jadi dibangun, pihak proyek memberikan jalan 'akses khusus' bagi warga yang tinggal di sekitar NYIA. Terutama yang terdampak NYIA dan underpass, yang membantu mereka keluar masuk NYIA dan membedakan dengan pengunjung biasa.

"Masa sih sebagai warga terdampak, tidak mengenyam senangnya? Kami kan pro program [pemerintah], harapannya jangan sudah jatuh tertimpa tangga," kata dia.

Kepala Desa Glagah, Agus Parmono menuturkan, terdapat sekitar 27 bidang tanah di Dusun Sidorejo, Desa Glagah terdampak dan akan dibebaskan untuk pembangunan underpass Jalan Daendels. Pendataan lapangan yang dilakukan pada beberapa waktu lalu akan menjadi dasar pengajuan Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan underpass. Selanjutnya, dilakukan konsultasi publik dan penilaian tanah, bangunan, dan tanaman milik warga terdampak untuk kemudian dilakukan pembayaran ganti rugi. Proses pembebasan tanah rencananya dimulai Mei atau Juni 2018.

Rencana pembangunan underpass sudah disosialisasikan kepada warga. Luas lahan terdampak pembangunan underpass seluas kurang dari lima hektare. Ada sekitar 20 warga pemilik bidang tanah di sekitar portal pagar NYIA ruas JJLS yang diundang dan menyetujui pembebasan lahan.

"Ada satu atau dua rumah yang mungkin habis terkena proyek dan harus pindah. Yang lain mungkin hanya kena halaman atau teras," tambahnya.

Pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemerintah DIY, pembangunan fisik terowongan ditangani Satuan Kerja Proyek Jalan Nasional (Satker PJN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan membangun underpass di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), untuk mendukung aksesibilitas transportasi yang bersinergi dengan NYIA. Underpass ini sedianya memiliki dua lajur. Memiliki lebar 35 meter dan memberikan kesempatan para pengendara mengemudi di dalam kecepatan sekitar 60 Kilometer/jam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News