Generasi Milenial Tolak Politisasi Kampus dan Pemimpin Penjahat HAM

Rembuk Nasional Aktivis Millenial di Gedung Teatrikal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogja itu, Sabtu (22/9/2018). - Harian Jogja/ I Ketut Sawitra Mustika
22 September 2018 20:17 WIB I Ketut Sawitra Mustika Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Rembuk Nasional Aktivis Millenial, sebuah acara yang diselenggarakan Himpunan Aktivis Millenial (HAM) Indonesia menghasilkan dan mendeklarasikan lima rekomendasi serta tuntutan sebagai bentuk partisipasi kalangan millenial jelang pemilu serentak 2019.

Isi deklarasi tersebut di antaranya adalah menolak secara tegas politisasi kampus, menolak pemimpin dengan rekam jejak kejahatan HAM masa lalu, mengawal partisipasi politik perempuan millenial, menolak dengan tegas politik identitas dan politisasi agama, serta menciptakan ruang publik virtual yang demokratis, santun dan menyejukkan.

Faiz Rifqy, salah satu dari lima deklarator mengatakan ruang akademik saat ini cenderung telah dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggungjawab guna mewujudkan tujuan politik pribadi dan golongannya.

"Kami merasa ruang akademik mulai tidak netral dan steril. Di Jakarta, parpol sudah masuk kampus. Jawa Barat juga demikian. Terakhir, di Jawa Timur parpol sudah masuk kampus-kampus. Kampus saat ini sudah tidak steril lagi," jelas Faiz pada acara yang di gelar di Gedung Teatrikal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogja itu, Sabtu (22/9/2018).

Jika kepentingan politik praktis sudah masuk ke ruang akademik, ujar Faiz, kampus akan berubah jadi pragmatis. Mahasiswa pun hanya akan jadi pion dari para elite politik. Ia mengistilahkannya sebagai "mahasiswa nasi bungkus". Nuansa akademik jadi tidak sehat lagi.

Menurutnya, ada beberapa pihak yang mendukung kepentingan sebuah partai atau calon, tapi disampaikan dengan terselebung sehingga mahasiswa tak melihatnya sebagai kampanye.

"Intisarinya yaitu kami menolak politisi masuk kampus. Mahasiswa harus turun tangan mengawal demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang sehat dan harmonis," ujar Faiz.

Sekretaris Jenderal HAM Indonesia Muchlas Jaelani, yang juga jadi salah satu deklarator, mengatakan, pihaknya menolak calon pemimpin yang punya rekam jejak kejahatan HAM. Sebab, demokrasi substansinya adalah konstitusi. Dan isi konstitusi separuhnya adalah HAM. Dengan demikian, HAM adalah induk dari konstitusi.

"Apa yang kita dapat [dari penolakan pemimpin yang punya rekam jejak kejahatan HAM?] HAM itu bukan nasi yang bisa dibeli. HAM itu adalah sesuatu yang given," jelas Muchlas.

Kurang Pendidikan Politik

Koordinator Nasional HAM Indonesia Asep Irama mengatakan, Rembuk Nasional diselenggarakan dengan maksud sebagai pintu pembuka atas kecakapan ide politik masyarakat millenial. Rencananya kegiatan pendidikan politik dan usaha berjejaring itu akan terus dilanjutkan ke sejumlah provinsi di Indonesia.

Rembuk Nasional, kata Asep, dibentuk karena kecemasan atas menipisnya pendidikan politik kalangan millenial Indonesia. Salah satu bukti dari hal tersebut adalah ujaran kebencian dan SARA di media sosial, yang kerap dilakukan oleh para millenial.

Kegaduhan di media sosial dipicu karena basis sosial politik warganet tidak dibarengi dengan pendidikan politik yang menyeluruh. "Karena itu deklarasi nasional dibentuk sebagai forum konsensus sejumlah perwakilan dan kantong komunitas millenial lintas disiplin untuk membangun partisipasi yang tidak sekedar ikut-ikutan, tapi karena landasan ide yang jelas," jelas Asep.

Generasi millenial perlu mendapatkan pendidikan politik yang tepat, karena menurut Asep, pemilih dari kalangan ini pada pemilu 2019 mencapai 40%. Tapi, di sisi lain, hanya 2,3% generasi millenial yang tertarik dengan isu sosial dan politik. Sementara yang berniat menjadi anggota partai politik sebanyak 11%.

"Tentu saja, hal ini menjadi lahan empuk sejumlah elite kepentingan untuk mengantongi suara 'pemilih tengah' itu dalam kontestasi politik."