Darurat Kekeringan Ditetapkan, 5 Kecamatan Masih Butuh Air

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—BPBD Gunungkidul akhirnya menetapkan status Darurat Kekeringan. Hal ini dilakukan karena masih ada kecamatan yang meminta bantuan air bersih, meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah di Bumi Handayani.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan penetapan status Darurat Kekeringan tidak lepas dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan BPBD bersama Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) dan Sekretaris Daerah (Setda) Gunungkidul. Adapun dasar penetapan mengacu pada kondisi terkini di sejumlah kecamatan yang masih kekurangan air bersih. Dari sisi anggaran, BPBD sudah tidak memiliki dana untuk dropping air bersih. “Hujan sudah turun tapi belum merata sehingga bak penampungan air milik warga belum terisi air,” kata Edy saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/12/2019).

Menurut dia kecamatan yang masih meminta bantuan air bersih di antaranya Panggang, Paliyan, Purwosari, Girisubo dan Rongkop. Rencananya penyaluran bantuan diberikan mulai Rabu (11/12). “Administrasi sudah kami urus dan besok [hari ini] bantuan mulai disalurkan,” katanya.

Disinggung mengenai waktu penetapan status Darurat Kekeringan, Edy mengakui bahwa masa darurat diperlakukan secara situasional. Meski demikian, target awal penetapan dilangsungkan hingga 15 Desember 2019. “Dalam lima hari ke depan bantuan kami salurkan. Jika kondisi hujan belum merata maka status darurat bisa diperpanjang,” katanya.

Untuk penyaluran bantuan selama lima hari diperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp40 juta. Berdasarkan penetapan status Darurat Kekeringan, maka kebutuhan anggaran diambilkan dari belanja tak terduga milik Pemkab. “Ini masih sebatas estimasi dan mengacu pada armada pengangkut air yang dimiliki BPBD,” katanya.

Camat Girisubo, Agus Riyanto, mengatakan meski hujan mulai turun wilayahnya masih terdampak kekeringan. Menurutnya, intensitas hujan yang turun masih sangat rendah karena selama Desember hujan baru turun sekali. “Itupun tidak lama sehingga masyarakat belum bisa memanfaatkan air hujan,” katanya.

Menurut dia jajarannya sudah diminta BPBD terkait dengan data wilayah yang masih mengalami dampak kekeringan. Agus berharap ada solusi pasti sehingga wilayahnya bisa terbebas dari masalah krisis air khususnya saat kemarau. “Bisa dengan mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada atau dengan memanfaatkan layanan air dari PDAM,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.