Tiket Ludes 15 Menit, MJM 2026 Siap Dongkrak Wisata Jogja
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
Ilustrasi difabel/Pixabay
Harianjogja.com, JOGJA—Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Jogja merilis hasil asesmen dampak Covid-19 terhadap ekonomi dan kesehatan penyandang disabilitas. Covid-19 berdampak mengurangi penghasilan hampir semua difabel produktif sampai 70%.
Asesmen ini melibatkan 204 responden yang tersebar di Sleman, Kota Jogja. dan Bantul dengan rentang usia 18-65 tahun, dengan jenis disabilitas netra, tuli, mental dan intelektual. “Kebanyakan difabel yang bekerja berada di sektor informal,” demikian keterangan dari SAPDA, Minggu (28/6/2020).
BACA JUGA: Masyarakat Lagi Gandrung Bersepeda, Ini Imbauan Pemda DIY...
Beberapa pekerjaan difabel dalam asesmen ini paling banyak adalah pedagang dan petani, kemudian disusul wiraswasta, karyawan, ojek, sukarelawan, pensiunan dan lainnya. Sebanyak 4,9% responden tidak mengisi kolom pekerjaan.
Sebagian besar pekerjaan difabel adalah informal, sehingga pandemi Covid-19 berdampak cukup besar. Sebanyak 59,31% responden mengalami penurunan pendapatan sampai 70% dari pendapatan semula. Sebanyak 20,1% responden kehilangan penghasilan karena berhenti bekerja.
BACA JUGA: PPDB 2020: Usia Tak Jadi Penentu Utama
Hanya 18,63% responden yang tidak merasakan langsung dampak Covid-19. Kendati demikian, responden ini Sebagian besar hidupnya ditanggung keluarga atau orang tua sehingga tidak secara langsung dampak Covid-19.
Besarnya angka difabel terdampak ini kata dia memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Sebab, kondisi tanpa penghasilan dikhawatirkan dapat memperburuk atau menambah derajat disabilitasnya. Mereka yang kehilangan pekerjaan misalnya karyawan swasta yang dirumahkan, buruh bangunan, tukang pijat, hingga pemulung.
Menurunnya penghasilan difabel dikarenakan beberapa faltor di antaranya adanya lockdown yang menyebabkan berkurangnya pembeli, petani jamur yang kesulitan mendapatkan bibit, serta hasil pertanian dan peternakan yang merosot.
BACA JUGA: Pembebasan Lahan Pembangunan Gerbang Samudera Ditarget Rampung 2022
SAPDA juga melihat bagaimana difabel menghadapi kondisi ini. Hanya 5,88% responden yang mengakses bantuan pemerintah, sedangkan 6,86% responden mengandalkan bantuan orang lain atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Sisanya, 31,37% responden bergantung pada orang tua atau keluarga, 12,25% responden tetap bekerja seperti biasa dan 23,04% responden berusaha menghemat pengeluaran. Hal ini menunjukkan keterjangkauan stimulus oleh pemerintah masih sangat minim.
Pendemi juga berdampak pada sulitnya akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan difabel seperti terapi, kontrol dan pengobatan. Pemberi terapi individu yang biasanya datang ke komunitas atau rumah tidak mau datang karena Covid-19.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, mengatakan pada masa tanggap darurat perpanjangan kedua ini, Pemda DIY semestinya lebih masif melakukan recovery ekonomi. “Poin utamanya Pemda mendorong masyarakat untuk bangkit dengan kreativitas dan solidaritas masing-masing,” katanya.
Menurutnya, dukungan anggaran tetap diperlukan di titik program strategis dengan pilihan program yang tepat. Potensi yang ada di masyarakat perlu didukung dan dikuatkan dengan kebijakan stimulan anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Polri menetapkan 196 tersangka dari 245 laporan karhutla hingga 28 September 2026. Kasus yang melibatkan korporasi juga terus didalami.
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.
Penempatan lintas daerah manajer KDKMP dilakukan untuk pemerataan SDM. Status tetap berlaku dan lokasi bisa disesuaikan dengan domisili.
Indonesia baru memiliki 66 dokter aritmia untuk sekitar 280 juta penduduk. Akses deteksi dini dan terapi gangguan irama jantung perlu diperluas.