Bupati Sleman Berduka atas Kecelakaan Suporter PSS di Tol Madiun, Ini Pesannya
Empat suporter PSS Sleman tewas dalam kecelakaan di Tol Madiun. Bupati Sleman menyampaikan belasungkawa dan mengimbau suporter away menggunakan bus.
Penampakan erupsi Gunung Merapi pada Minggu (21/6/2020) pagi. /Ist-Dok twitter @TRCBPBDDIY
Harianjogja.com, SLEMAN- Seiring terjadinya peningkatan aktivitas gunung Merapi, warga sekitar lereng Merapi meminta agar jalur-jalur evakuasi yang rusak untuk segera diperbaiki.
Salah seorang tokoh masyarakat Kepuharjo Heri Suprapto mengatakan secara umum kondisi jalan dan jalur evakuasi di Kepuharjo dalam kondisi baik. Hanya beberapa ruas jalur evakuasi yang mengalami kerusakan akibat digunakan truk pengangkut pasir.
"Ya kami minta agar yang rusak-rusak itu segera diperbaiki. Seandanya Merapi benar mau erupsi kami minta jalur evaluasi segera diperbaiki, kalau tidak bisa diaspal ulang setidaknya ditambal saja," kata Heri usai pertemuan dengan BPPTKG, BNPB, BPBD Sleman dan sejumlah pejabat, Kamis (9/7/2020).
Menurut Heri, jarak pemukiman penduduk berada di Kepuharjo dengan puncak Merapi masih dalam radius aman. Sekitar delapan kilometer atau sesuai dengan ketentuan pemerintah. "Kalau barak pengungsian juga aman. Warga siap melakukan mitigasi bencana jika Merapi mengalami erupsi," kata Heri.
Hal senada disampaikan Ketua Komunitas Siaga Merapi di Balai Desa Glagaharjo, Rambat Wahyudi. Dia juga meminta perhatian khusus terkait jalur evakuasi di perbatasan antara Sleman dan Klaten. Menurutnya, jalur tersebut menjadi satu-satunya jalud evakuasi di perbatasan. Hanya saja, lebar jalan yang dimiliki tidak memadai jika digunakan baik oleh warga Sleman maupun Klaten.
BACA JUGA: Terjadi Penggembungan di Gunung Merapi, Ini Kata Sultan
"Kalau semuanya dievakuasi, jelas kondisi jalan tidak mamadai. Sebab jalan ini akan digunakan evakuasi warga di wilayah Balerante, Panggang dan Glagaharjo. Kalau semua mengungsi ke bawah jalan terlalu sempit karena semua warga turun akses evakuasi satu," ujarnya.
Sementara Dukuh Kalitengah Lor, Suwondo, menjelaskan jika kerusakan jalur evakuasi disebabkan sering dilintasi oleh truk. Dia meminta agar pemerintah segera memperbaiki jalur yang rusak agar saat evakuasi bisa berjalan lancar.
"Perbaikan jalur evakuasi penting karena sewaktu-waktu jalur tersebut digunakan saat Merapi mengalami erupsi. Yang rusak-rusak kami mohon segera dibenahi," harap dia.
Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Sleman Joko Supriyanto mengatakan jalur evakuasi yang rusak mayoritas berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. Pemkab sebenarnya mau untuk memperbaiki jalur evakuasi. Hanya saja karena terbentur aturan BNPB terkait kawasan KRB, perbaikan jalur evakuasi yang rusak tidak bisa dilakukan.
Berdasarkan aturan tersebut, katanya, kawasan KRB III tidak boleh ada pembangunan. "Ini yang selama ini menjadi kendala kami untuk memperbaiki jalan evakuasi yang rusak," katanya.
Untuk mengatasi hal itu, kata Joko, Pemkab Sleman telah membuat SK tentang jalur evakuasi. Dengan SK tersebut, maka jalur evakuasi bisa segera diperbaiki. "Sleman sudah menetapkan jalur evakuasi dengan SK Bupati. Kami berharap dengan penetapan SK Bupati ini Pemkab bisa memperbaiki jalur evakuasi di KRB III," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Empat suporter PSS Sleman tewas dalam kecelakaan di Tol Madiun. Bupati Sleman menyampaikan belasungkawa dan mengimbau suporter away menggunakan bus.
DPRD Sleman mendorong generasi muda menghidupkan olahraga tradisional untuk melestarikan budaya, membangun karakter, dan memperkuat kebersamaan.
Serapan anggaran belanja Bantul per 30 Oktober 2026 mencapai 69,64%. DPUPKP menjadi OPD dengan realisasi terendah, yakni 48,14%.
Inflasi Gunungkidul pada Oktober 2026 mencapai 3,12%, tertinggi di DIY dan mulai mendekati batas toleransi pemerintah sebesar 3,5%.
Disperindag DIY menggelar pasar murah di tiga lokasi Kulonprogo pada 3–5 November 2026 dengan total distribusi 14 ton bahan pokok.
Ombudsman RI meminta Polri mengevaluasi penggeledahan pesantren putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan HAM bagi santriwati.