7 Kecamatan Ini Jadi Fokus Penanggulan Kemiskinan di Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Pemkab Gunungkidul fokus mengentaskan kemiskinan di tujuh kecamatan atau kapanewon. 

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Ajie Saksono mengatakan kemiskinan di Gunungkidul sebesar 17,69%. Sedikitnya 6.390 keluarga masuk kategori miskin ekstrem.

Terdapat tujuh kapanewon dengan kantong kemiskinan besar, meliputi Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, dan Karangmojo.

Ajie menjelaskan ada delapan indikator untuk menetapkan wilayah sebagai kantong kemiskinan. Perinciannya meliputi jumlah penduduk miskin, nilai indeks pembangunan manusia (IPM), nilai indeks desa membangun (IDM), kalurahan rawan pangan, keberadaan rumah tak layak huni (RTLH), jumlah sanitasi tak layak, akses sumber air tak layak, serta ketiadaan akses listrik.

“Kami sedang menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2022-2026,” kata Ajie, Minggu (18/9/2022).

Menurut dia, upaya pengentasan difokuskan di tujuh kapanewon. Adapun prosesnya dilaksanakan secara bersama-sama dan melibatkan lintas OPD. “Sudah ada focus group discussion [FGD] dengan Pak Wabup dan arahnnya jelas. Penanganan secara lintas sektoral serta melibatkan seluruh OPD,” katanya.

Ajie mengakui sudah ada program prioritas yang akan dijalankan sesuai dengan arah kebijakan dari Pemerintah DIY. Ada sejumlah program yang dijalankan mulai dari pemberian bantuan sosial untuk lansia; pemberdayaan UMKM dan kelembagaan masyarakat; stimulan rumah tak layak huni; pemenuhan gizi berbasis panganan lokal; sosialisasi generasi berencana; hingga penyediaan akses air bersih ke masyarakat.

“Kebutuhan anggaran memang besar. Tapi, hingga sekarang belum ada kajian terkait kebutuhan pasti untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 1%,” katanya.

Kepala Bappeda Gunungkidul Saptoyo mengatakan pandemi Corona sangat berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah keluarga miskin di Bumi Handayani. Menurut dia, dalam dua terakhir terus bertambah dan posisinya sekarang mencapai 17,69%.

“Di 2019 sudah di angka 16,61%, tapi karena pandemi Corona naik menjadi 17,69,” kata Saptoyo.

Meski jumlah keluarga miskin bertambah, upaya penanggulangan terus dilakukan agar jumlahnya bisa berkurang sehingga sesuai dengan target dari Pemerintah Pusat.

“Agar bisa optimal tentunya juga butuh bantuan dari Pemerintah Pusat maupun provinsi. Untuk program sudah dipersiapkan misal untuk akses air bersih bekerjasama dengan PDAM, sedangkan masalah sanitasi bekerjasama dengan dinas kesehatan dan DPUPRKP,” katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.