Tahun Depan, 8.000 Lansia di DIY Bakal Dapat Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY akan menyalurkan bantuan uang tunai kepada 8.000 warga lanjut usia (lansia) yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrem. Program ini dijalankan untuk menekan angka kemiskinan khususnya yang berkategori ekstrem menjadi 0 persen di tahun depan.

"Sebanyak 8.000 itu memang warga prioritas berdasarkan dari data warga miskin, kita lihat perkembangannya seperti apa dan evaluasinya karena baru pertama kali ya di tahun depan. Kalau perlu ditambah ya ditambah penerimanya," kata Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana, Minggu (24/9/2023). 

Saktiyana menjelaskan, program ini juga sejalan dengan misi Gubernur DIY yang menginginkan wilayahnya terlepas dari warga berkategori miskin ekstrem di tahun depan. Sebanyak 8.000 lansia itu pun sudah didata berdasarkan nama dan alamat sehingga tinggal menyalurkan bantuan di tahun depan. 

"Sudah arahan Gubernur, ada 8.000 lansia yang harus kita tangani supaya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dengan Rp300.000 per bulan," jelasnya.

Menurut Saktiyana, warga lansia menjadi sasaran prioritas dari program ini lantaran mereka kebanyakan tidak lagi produktif. "Mereka ini kan istilahnya sudah ga bisa ngapa-ngapa in. Kalau lansia ini sudah bisa kita selesaikan, warga miskin lain bisa diselesaikan dengan kegiatan lain yang lebih produktif," katanya.

BACA JUGA: Begini Strategi Pemda DIY Turunkan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyebut, sampai sekarang masih ada 1,08 persen warga miskin ekstrem di DIY. Pemda setempat sudah mengantongi nama dan alamat warga tersebut beserta program pengentasannya sehingga tahun depan diharapkan kemiskinan ekstrem di DIY bisa 0 persen.

"Miskin ekstrem itu kan mereka yang kekurangan makan dan asupan kalori kurang, maka solusinya lewat bantuan sembako sehingga pemberdayaannya kan susah, itu terdiri dari orang tua terlantar, disabilitas berat dan lainnya, sehingga jadi kewajiban negara untuk bantu," kata Huda.

"Kami sudah minta tahun depan miskin ekstrem di DIY harus 0 persen, karena sudah jelas by name by addres-nya. Kalau kita hitung anggaran sekitar Rp200.000-Rp300.000 orang per orang per bulan itu hanya butuh Rp100 miliar kan saya kira sangat mampu dari Pemda," sambungnya. 

Huda menambahkan, pihaknya juga mendorong agar Pemda DIY menaikkan angka upah minimum provinsi (UMP) yang sekarang angkanya Rp1,9 juta. Menurutnya masih banyak warga DIY yang bekerja dengan upah sebesar UMP, sehingga sulit menekan angka kemiskinan. "Kalau itu ada solusinya mudah-mudah an angka kemiskinan kita bisa turun baik yang ekstrem maupun biasa," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.