Pergub Insentif DAS Dikebut, Konservasi Hulu-Hilir Diperkuat
FKPDAS DIY mendorong penyelesaian Pergub Insentif DAS tahun ini untuk memperkuat konservasi dan hubungan hulu-hilir.
Ilustrasi beras./Harian Jogja-Stefani Yulindriani
Harianjogja.com, KULONPROGO—Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) menyalurkan bantuan beras di Kapanewon Pengasih, Kulonprogo pada Rabu (15/11/2023). Bantuan tersebut merupakan tanggapan Pemerintah Pusat atas mahalnya beras beberapa hari ini.
Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kalurahan Pengasih, Ika Puji Rahayu mengatakan program bantuan tersebut menindaklanjuti mahlanya beras beberapa hari belakangan. “Beberapa hari belakangan kan harga beras mahal, Kemensos lalu menyalurkan bantuan beras CPP [Cadangan Pangan Pemerintah],” kata Ika dihubungi, Rabu (15/11/2023).
Ika menambahkan sasaran bantuan tersebut tersebar di tujuh kalurahan di Kapanewon Pengasih dengan 889 keluarga penerima manfaat (KPM). Dumlah tersebut terbagi dua yaitu 857 KPM yang menerima bantuan sebesar 10 kilogram per KPM setiap bulan dan 32 KPM yang menerima bantuan langsung untuk tiga bulan.
BACA JUGA: Harga Beras Masih Tinggi, Pemkab Bantul Gencarkan Operasi Pasar
Dia menjelaskan bahwa sebanyak 857 KPM sudah menerima bantuan beras sejak September 2023, sementara 32 KPM sisanya adalah keluarga tambahan dan baru didata bulan November 2023. “KPM tersebut merupakan warga tidak mampu. Mereka terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial [DTKS],” katanya.
Tidak hanya itu, para KPM merupakan penerima program bantuan keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Kepala Bidang Perdagangan Disdagin Kulonprogo, Endang Zulywanti, mengatakan pihaknya bersama Bulog telah melakukkan dropping beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Wates dan Bendungan. “Upaya pengendalian harga beras ya dropping beras SPHP di Pasar-pasar seperti di Wates dan Bendungan,” kata Endang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
FKPDAS DIY mendorong penyelesaian Pergub Insentif DAS tahun ini untuk memperkuat konservasi dan hubungan hulu-hilir.
DPRD DIY menyebut ada BTT sekitar Rp15 miliar untuk mengantisipasi kekeringan 2026 jika kebutuhan penanganan meningkat.
Kejati Jateng mengusut dugaan korupsi Smart Classroom di 13 daerah. Harga TV pintar diduga digelembungkan hingga enam kali lipat.
Desil Timbul, tukang becak Kulonprogo, masih tercatat 9 menurut lurah. Sebelumnya BPS menyebut desilnya telah turun menjadi 3.
Pembangunan tahap pertama Taman Budaya Bantul di Sendangsari mencapai 70 persen. Proyek ini menggunakan Dana Keistimewaan DIY Rp19,8 miliar.
Kejati Jateng mencatat penyelamatan keuangan negara Rp36,8 miliar dari perkara korupsi dan TPPU sepanjang Januari-Agustus 2026.