Dialog Kebudayaan di Kabupaten Sleman Dihapus Semua Imbas Refocusing Anggaran

Harianjogja.com, SLEMAN--Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Sleman menyampaikan dialog kebudayaan di kapanewon-kapanewon yang sempat digelar tahun lalu dihapus untuk keseluruhan pada 2025. Penghapusan ini merupakan imbas dari kebijakan efisiensi Presiden Prabowo.

Kepala Disbud Sleman, Edy Winarya mengatakan anggaran yang Disbud miliki yang biasanya digunakan untuk pembinaan kebudayaan berasal dari Dana Keistimewaan. Sumber dana APBD hanya digunakan untuk operasional kantor dan gaji pegawai.

“Kami juga terkena refokusing 35 persen. Anggaran yang kami punya sekarang sekitar Rp7 miliar dari awal Rp12 miliar. Diskusi kebudayaan yang sempat kami gelar tahun lalu akhirnya dihapus semua untuk 2025,” kata Edy dihubungi, Rabu (12/2/2025).

Bahkan, kata Edy Disbud Sleman hingga saat ini belum boleh menggelar kegiatan apapun yang mana sumber pendanaannya dari Dana Keistimewaan. Menurut dia, ada banyak kegiatan Disbud yang batal selain diskusi kebudayaan.

Hanya, Edy belum tahu jumlah persis atau perkiraan pembatalan kegiatan kebudayaan tersebut. Ihwal pengurangan tenaga honorer tidak ada. “Data kegiatan masih kami finalisasi,” katanya.

BACA JUGA: Ramp On Jalan Masuk Tol Jogja-Solo di Trihanggo Mulai Digarap

Di lain pihak, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman akan mengoptimalkan aplikasi telekonferensi seperti zoom meeting guna menggelar Focus Group Discussion (FGD). Optimalisasi ini merupakan tindak lanjut kebijakan efisiensi oleh Presiden Prabowo.

Sekretaris Disdik Sleman, Sri Adi Marsanto mengatakan FGD yang biasanya digelar langsung tatap muka, akan berganti secara daring/ online menggunaan aplikasi telekonferensi.

“Ada efisiensi soalnya. Pasti FGD tatap muka intensitasnya turun. Tapi jumlah nya berapa secara total dalam setahun ini saya masih belum tahu,” kata Adi.

Adi mengaku penggunaan aplikasi telekonferensi memang dapat menjadi alternatif sebagai pengganti FGD tatap muka. Dengan penggunaan aplikasi tersebut, upaya efisiensi anggaran dapat tercapai. Menurut dia, FGD memang tidak harus selalu tatap muka.

Meski begitu, ada situasi di mana Dinas harus menggelar FGD secara tatap muka. Adi memberi contoh dengan persiapan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD), pemantauan sarana - prasarana, dan persoalan mengenai siswa dan guru.

Disinggung ihwal pontesi pemangkasan tenaga honorer dan pegawai outsourcing, Adi mengaku tidak ada.

“Tenaga honorer itu nanti mekanisme perubahan statusnya diangkat jadi PPPK [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja]. Kalau outsourcing di Dinas Pendidikan hanya ada cleaning service atau tenaga kebersihan dan satpam. Kalau dipangkas susah, hanya ada sedikit,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.