Tenggat PBB-P2 Kian Dekat, Target di Lima Kalurahan Masih Rendah
Lima kalurahan di Kulonprogo masih mencatat realisasi PBB-P2 di bawah 50 persen. BKAD menggencarkan sosialisasi dan pembayaran digital hingga 30 September 2026.
Perpustakaan - ilustrasi
Harianjogja.com, KULONPROGO–Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Disperpusip) Kabupaten Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta menilai jumlah kunjungan yang mencapai 75-100 pengunjung saat tidak ada kegiatan, dan 250 pengunjung saat ada kegiatan dalam sehari masih sangat kecil. Pasalnya, minat baca di Kulonprogo masih belum tinggi.
“Tingkat kegemaran baca Kulonprogo di angka 74 masih kurang itu,” katanya, Senin (12/5/2025)
Padahal, Perpusda Kulonprogo memiliki koleksi 50 ribu buku eksemplar yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membaca. Ketika dimanfaatkan tentunya akan berdampak pada peningkatan kegemaran membaca di Kulonprogo. Dia menjelaskan, untuk meningkatkan minat baca di sejumlah daerah di Kulonprogo dilakukan dengan adanya perpustakaan keliling atau Pusling.
BACA JUGA: Puluhan Pelajar Diajari Jadi Konten Kreator
Upaya ini dilakukan untuk menjangkau anak-anak terhadap akses bacaan lantaran Perpusda Kulonprogo sendiri berlokasi di pusat pemerintah Wates. Kondisi tersebut mengakibatkan, warga Samigaluh, Kokap ataupun Girimulyo sangat jauh untuk dapat mengaksesnya. “Pusling kami lakukan ada 61 titik sekarang yang selalu bertambah tiap tahunnya,” sambung Duana Heru.
Dalam prosesnya, diakui Pusling terbatas dalam sarana dan prasaranan berupa kendaraan serta anggaran operasional untuk bahan bakar kendaraannya. Pasalnya, anggaran bahan bakar untuk operasional Pusling stagnan dan kadang turun. Tidak kehabisan akal karena Pusling memakan ongkos anggaran sehingga diberlakukan book loan atau peminjaman buku.
“Jadi buku dipinjamkan ke sekolah untuk jangka waktu 10 hari sampai sebulan nanti diputar dengan buku dan sekolah lainnya,” tuturnya. Menurutnya, untuk Pusling ke seluruh titik di Kulonprogo utamanya instansi pendidikan seperti TK, SD, atau SMP. Dia menuturkan, wilayah-wilayah seperti Samigaluh, Girimulyo, dan Kokap masih sangat minim perpustakaan.
Tidak terkecuali di instansi pendidikannya seperti SD dan SMP yang masih minim atau bahkan tidak ada. Anggaran yang terbatas dan minimnya lahan menjadi kendala untuk kehadiran perpustakaan. “Terutama wilayah jauh belum ada perpustakaan Samigaluh, Girimulyo, Kokap mereka kan mau bangun perpustakaan kan sudah tidak ada lahan, depannya jurang belakangnya tebing,” ungkapnya.
Pusling memanfaatkan empat unit mobil hiace dengan biaya bensin mencapai Rp200 ribu untuk sekali jalan. Empat unit tersebut setiap harinya selalu beroperasi sebagai Pusling ke seluruh titik di Kulonprogo dengan koleksi buku mencapai ratusan. Dalam sehari Pusling bisa menjangkau delapan hingga 12 titik yang tentunya juga hanya mengakses masyarakat berlokasi dapat dilalui kendaraaan roda empat.
“Kalau di wilayah pegunungan itu tanggapannya bagus beda dengan yang di kota yang tidak antusias terhadap buku,” bebernya. Minimnya perpustakaan di sekolah menambah sulitnya akses buku terhadap warga kapanewon yang berada di perbukitan menoreh menjadi kesulitan.
Sementara itu, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD Dikpora Kulonprogo, Wisnu Handiri Prasetyo menyampaikan, ada 335 SD di Kulonprogo. Menurutnya, jumlah sebanyak itu seharusnya sudah mempunyai semua perpustkaan. Namun, dia tidak mengetahui kondisinya seperti apa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Lima kalurahan di Kulonprogo masih mencatat realisasi PBB-P2 di bawah 50 persen. BKAD menggencarkan sosialisasi dan pembayaran digital hingga 30 September 2026.
Pemkab Gunungkidul mengambil alih pengelolaan retribusi wisata di TPR Kemadang setelah ditemukan kebocoran penarikan retribusi.
Harga ayam dan telur mulai naik seiring program MBG kembali berjalan. Dapur SPPG diminta membeli bahan baku langsung dari peternak.
Kemenkeu menyiapkan pertemuan dengan pimpinan BI usai Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Pemkab Kulonprogo mengeluhkan minimnya keterlibatan dalam program MBG dan menyoroti sebaran SPPG yang belum merata di wilayahnya.
Kabupaten Bantul akan memasok 250 ton sampah per hari untuk mendukung operasional PSEL Piyungan yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028.