Anggaran Stimulus RTLH di Sleman Selesai Disalurkan, 16 KK Batal Dapat Bantuan

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menyatakan anggaran stimulus rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Bumi Sembada selesai disalurkan per Rabu (9/7/2025). Ada 581 kepala keluarga (KK) sebagai penerima manfaat program tersebut dari yang awalnya 597 KK.

Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, mengatakan ada 16 KK yang mengundurkan diri dari program rehabilitasi RTLH tersebut. Alasannya adalah ketidaksiapan.

BACA JUGA: Rp8,3 Miliar Anggaran Rehabilitasi RTLH Disalurkan Pertengahan Juli 2025

“Ketika kami survei lapangan, mereka mengaku siap untuk dapat program rehabilitasi RTLH. Tapi akhirnya mundur. Mereka tidak siap. Tidak siapnya ada yang karena uang yang ada digunakan untuk membayar keperluan sekolah anak,” kata Suwarsono ditemui di kantornya, Senin (14/7/2025).

Suwarsono menambahkan kuota siswa sebanyak 16 KK akan dialokasikan untuk APBD Perubahan dengan tambahan lagi sebanyak lima unit RTLH sasaran. Lima unit tersebut tersebar di Kapanewon Cangkringan, Mlati, dan Gamping. Surat Keputusan (SK) ihwal penetapan sasaran rehabilitasi akan dikeluarkan lagi.

Adapun alokasi di APBD Murni 2025 untuk program stimulus rehabilitasi RTLH mencapai Rp8,15 miliar. Tiap KK mendapat nominal bantuan yang berbeda-beda tergantung pada kerusakan rumah. RTLH rusak berat akan mendapat Rp20 juta, rusak sedang Rp16 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

Untuk penggunaannya, Suwarsono mengungkapkan penerima manfaat akan membelanjakan bantuan itu menjadi material di toko bangunan yang sebelumnya telah disurvei bersama DPUPKP dan Pemerintah Kalurahan. Pemerintah Kalurahan juga bisa memberi saran lokasi pembelian dengan mengacu pada harga dan kualitas material.

Selain anggaran stimulus tersebut, jelas Suwarsono, ada 45 KK yang juga menjadi sasaran program pembangunan RTLH. Ada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan yang disalurkan untuk 45 KK tersebut. Per KK mendapatkan Rp65 juta. Anggaran tersebut bukan stimulus untuk rehabilitasi, tapi pembangunan rumah baru.

Menurut Suwarsono, anggaran Rp65 juta tersebut cukup untuk mendirikan satu rumah. Pembangunannya paling tidak memakan waktu tiga bulan.

“SK untuk bantuan dari BKK Danais saya masih menunggu juga. Rumah yang dibangun lewat BKK Danais ini nanti akan punya ornamen atau identitas budaya Jawa Yogyakarta,” katanya.

RTLH menjadi salah satu indikator dalam penentuan suatu wilayah dikatakan miskin atau miskin ekstrem. Sebab itu, penanganan RTLH menjadi bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan. Rumah yang laik huni akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas penghuni rumah.

Kepala Dinas Sosial Sleman, Mustadi, sempat mengatakan ada delapan kapanewon yang memiliki jumlah kepala keluarga (KK) miskin lebih dari 2.000 KK. Delapan tersebut, antara lain Kapanewon Gamping, Kapanewon Godean, Kapanewon Seyegan, lalu ada Mlati, Prambanan, dan Kalasan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.